Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

BUMD Sumbang Laba Rp29,6 Triliun, Tapi 300 Masih Tekor Rp5,5 Triliun

Tim Redaksi, Newsreal.id
Rabu, 16 Juli 2025 19:18 WIB
BUMD Sumbang Laba Rp29,6 Triliun, Tapi 300 Masih Tekor Rp5,5 Triliun
NEWSREAL.ID - RAPAT KERJA: Mendagri, Tito Karnavian dan jajaran menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Meski berhasil menyumbang laba hingga Rp29,6 triliun, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih diwarnai ketimpangan kinerja. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap, sebanyak 300 BUMD di Indonesia tercatat mengalami kerugian dengan nilai mencapai Rp5,5 triliun.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (16/7). Ia menuturkan, dari total 1.091 BUMD yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sebanyak 678 unit mencatatkan laba, sementara 113 BUMD belum menyampaikan laporan keuangan terbaru.

“Sebagian besar BUMD yang merugi bergerak di sektor aneka usaha. Ini perlu dievaluasi, karena jika dibiarkan, hanya menjadi beban fiskal bagi daerah,” kata Tito di hadapan anggota dewan.

Kementerian mencatat total aset BUMD mencapai Rp1.240 triliun. Sementara dividen yang disetorkan kepada daerah sebesar Rp12,02 triliun.

Menurut Tito, sektor paling stabil dan menghasilkan laba terbanyak saat ini adalah perusahaan air minum daerah dan bank perekonomian rakyat (BPR). “Ini karena sifatnya cenderung monopolistik. Berbeda dengan sektor aneka usaha yang berisiko tinggi dan pengelolaannya kerap tidak profesional,” ujarnya.

Tito mencontohkan BUMD paling menguntungkan yakni PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang membukukan laba Rp678 miliar. Di sisi lain, laba terendah tercatat pada PT BPR BKK Wonosobo yang hanya mencetak Rp1 juta.

“Ini menunjukkan betapa lebarnya kesenjangan kinerja antar-BUMD. Maka perlu ada transformasi tata kelola agar keberadaan BUMD benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar simbol,” tegas Tito.

Dari 1.091 BUMD tersebut, 172 dimiliki oleh pemerintah provinsi, 714 oleh kabupaten, dan 205 oleh kota. Evaluasi menyeluruh tengah disiapkan Kemendagri bersama kementerian teknis terkait, terutama terhadap BUMD yang tidak produktif dan tidak melaporkan kinerja keuangan secara reguler.

“Kami ingin daerah tidak asal bentuk BUMD, tapi harus betul-betul melihat prospek usaha dan profesionalisme pengelolaannya,” pungkas Tito. (ct)

Berita Terbaru

Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan...

BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut

NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...

Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...

Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025,...

Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...

Oleh-Oleh Haji Kini Bisa Dibeli dari Tanah Air

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tradisi membawa oleh-oleh sepulang haji tak lagi harus bergantung pada belanja di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan digital...

Masuk 2026, Properti Masih Ngebut: Gudang, Industri, hingga Hotel Jadi Andalan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika, sektor properti nasional tak kehilangan optimisme. Memasuki 2026, sejumlah subsektor diprediksi tetap tumbuh, dengan pergudangan dan...

Komisi VII DPR Puji Industri yang Pakai Bahan Lokal

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Industri jamu nasional dinilai punya daya tahan kuat di tengah tantangan global. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap industri farmasi tradisional yang...

Freeport Siapkan Langkah Perpanjangan Izin di RI

NEWSREAL.ID JAKARTA- Operasi tambang raksasa Freeport di Papua belum mau berhenti dalam waktu dekat. Setelah proyek smelter hampir tuntas, Freeport-McMoRan Inc. mulai membuka bab baru:...

Pipa Bocor, RI Kehilangan 2 Juta Barel Minyak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Awal tahun 2026 diwarnai gangguan serius pada sektor energi nasional. Kebocoran pipa migas di wilayah Sumatra berdampak pada terhentinya aliran gas ke salah...

Menkeu Purbaya Siap Bersih-bersih Pajak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada toleransi bagi oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelanggaran. Dengan dukungan penuh Presiden...

Leave a comment