Hilangkan Pengaruh Politik, Ketua PSSI Kabupaten/Kota Akan Ditunjuk Asprov

NEWSREAL.ID, KUDUS- Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan perubahan besar dalam struktur organisasi PSSI. Dalam statuta baru yang telah disetujui, pemilihan ketua PSSI di tingkat kabupaten dan kota akan dihapus dan diganti dengan sistem penunjukan langsung oleh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI.

“Statuta baru PSSI sudah resmi disahkan. Ke depan, Asprov menjadi pengendali utama di daerah. Koordinasi Askab dan Askot akan langsung di bawah provinsi,” kata Erick saat meninjau Supersoccer Arena di Kudus, Sabtu (12/7).

Langkah ini diambil untuk mengatasi konflik internal yang selama ini kerap mengganggu pembinaan sepak bola. Erick menyebut, disharmoni antara Asprov, Askab/Askot, dan pemerintah daerah seringkali muncul akibat perbedaan kepentingan dan dominasi politik lokal.

“Ketua Asprov-nya beda, ketua kota atau kabupatennya beda, bertengkar dengan bupati atau gubernur, tapi tetap minta anggaran. Itu tidak sehat. Sepak bola tidak boleh jadi alat politik,” tegas Erick.

Penguatan Kompetisi

Sebagai bagian dari reformasi organisasi dan penguatan kompetisi akar rumput, PSSI juga tengah menyiapkan Liga 4 di tingkat kota dan kabupaten. Nantinya, juara Liga 4 akan promosi ke Liga 3 Provinsi, dan dari sana bisa melaju ke Liga 3 Nasional.

“Formatnya akan berjenjang. Juara kota akan naik ke provinsi, lalu bertarung di tingkat nasional,” jelas Erick. Ia menambahkan, jumlah peserta dari tiap provinsi untuk kejuaraan nasional akan menyesuaikan dengan jumlah klub yang aktif. Provinsi dengan jumlah klub terbanyak seperti Jawa Timur bisa mendapatkan jatah lebih besar.

Namun, Erick mengingatkan bahwa hanya klub yang memenuhi syarat lisensi profesional dan stabil secara finansial yang bisa naik ke Liga 2 atau Liga 1. “Jangan sampai ada klub yang belum setengah musim sudah gagal bayar gaji pemain,” ujarnya.

Ketua Asprov PSSI Jawa Tengah, A.S. Sukawijaya atau Yoyok Sukawi, menyambut positif perubahan ini. Menurutnya, penunjukan ketua Askab/Askot oleh Asprov akan memperkuat sinergi dan memudahkan koordinasi.

“Kami bisa komunikasi dengan kepala daerah untuk mendengar masukan siapa yang pantas ditunjuk. Tapi detail mekanismenya masih menunggu aturan resmi,” kata Yoyok.

Dengan berlakunya statuta baru ini, PSSI berharap tata kelola sepak bola nasional makin solid, profesional, dan bebas dari intervensi politik lokal yang selama ini menghambat kemajuan. (tb)