NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ma’ruf Cahyono bepergian ke luar negeri.
Pencekalan dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa dengan nilai suap mencapai sekitar Rp17 miliar.
“Benar, sudah dilakukan cegah ke luar negeri kepada yang bersangkutan,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (3/7). Menurut Budi, pencegahan telah dilakukan sejak 10 Juni 2025 dan berlaku selama enam bulan ke depan, dengan kemungkinan perpanjangan jika diperlukan.
Pencekalan ini bertujuan agar tersangka tetap berada di wilayah Indonesia untuk memperlancar proses penyidikan. “Keberadaan tersangka dibutuhkan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan,” kata Budi.
KPK pertama kali mengumumkan adanya penyidikan baru dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di MPR RI pada 20 Juni 2025. Tiga hari kemudian, tepatnya pada 23 Juni 2025, KPK mulai memanggil sejumlah saksi, baik dari internal MPR maupun pihak rekanan pengadaan.
Pada hari yang sama, KPK secara resmi menyatakan bahwa satu orang penyelenggara negara telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Meski identitasnya sempat dirahasiakan, belakangan diketahui bahwa tersangka dimaksud adalah Ma’ruf Cahyono, yang menjabat sebagai Sekjen MPR RI dari tahun 2015 hingga 2021.
Terima Gratifikasi
Dalam jabatan tersebut, Ma’ruf memiliki kewenangan administratif strategis, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara. Berdasarkan informasi awal penyidik, Ma’ruf diduga menerima gratifikasi dari rekanan proyek pengadaan di MPR selama menjabat.
KPK menyebut bahwa nilai dugaan gratifikasi mencapai sekitar Rp17 miliar, yang diterima secara bertahap selama masa jabatannya. Saat ini, penyidik tengah menelusuri aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
“Penyidikan ini belum selesai. Kami masih mendalami keterlibatan aktor-aktor lainnya dan akan memeriksa sejumlah saksi tambahan,” kata Budi Prasetyo.
Ma’ruf Cahyono sendiri belum memberikan pernyataan resmi atas penetapan status tersangkanya. KPK menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan secara transparan sesuai dengan prinsip keadilan. (tb)
Dalam Sejarah Dugaan Penyadapan Terungkap, Ketum G-Nesia: Jangan Korbankan Kepercayaan Publik Terhadap Polri
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Ketua Umum Gen Emas Indonesia (G-Nesia), Diah Warih Anjari atau yang akrab disapa Diwa, menilai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...
Diusulkan, TGPF soal penggeledahan Ponpes Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mencari titik terang terkait penggeledahan di Pondok Pesantren (Ponpes)...
Komnas HAM Desak Pemulihan Psikologis Santriwati Pesantren Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga mengalami trauma akibat penggeledahan aparat di...
243 Orang dan 13 Korporasi jadi Tersangka Karhutla, Ini Penjelasan Kapolri
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan sebanyak 243 orang dan 13 korporasi menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan...
Heboh Temuan Ombusmand RI di Lapas Cibinong, Diah Warih: Keadilan Tak Boleh Mengenal Kasta di Balik Jeruji
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Keadilan tidak boleh mengenal kasta, termasuk di balik jeruji besi. Prinsip itulah yang ditegaskan Founder Diwa Foundation Diah Warih Anjari dalam menyoroti hasil...
Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Berbeda, Komisi XIII : Harus Diusut Tuntas
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta perbedaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Lapas Kelas...
Terkait Proyek Dinas PUTR, KPK Gelar OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena menjadi bupati yang ditarget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkini. Sirajudin terkait dugaan korupsi...
Tersangka Kasus Pedagang Cermin Tewas di Pejompongan Ditetapkan, Diwa: Isu Anggota GRIB Terlibat Hoaks
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Misteri kasus meninggalnya pedagang cermin di kawasan Pejompongan memasuki babak baru. Kepolisian telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Perkembangan ini sekaligus menjadi penegasan...
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tewasnya Pedagang Cermin di Pejompongan
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan tewasnya pedagang cermin Bambang Setiawan (59) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat....
Polri Ungkap 72 Tersangka Karhutla, Ditangani Sembilan Polda
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Jajaran Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi,...
Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan
TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...
DPR Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyekapan oleh Oknum Polisi di Jateng
JAKARTA, NEWSREAL.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soroti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30), warga Cirebon, Jawa Barat (Jabar)....
