Ketua Komisi II: Usulan Gubernur Ditunjuk Presiden Potensi Langgar Konstitusi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penunjukan gubernur langsung oleh pemerintah pusat kembali mencuat dan menuai respons kritis. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung memang sah untuk didiskusikan, namun jika gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, hal itu berpotensi melanggar konstitusi.

“Dalam konteks konstitusi, usulan tersebut masih wajar untuk dibicarakan. Tapi jika sampai pada penunjukan gubernur oleh presiden, itu bisa dianggap inkonstitusional,” ujar Rifqi kepada wartawan, Sabtu (26/7).

Ia merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Meski tidak secara eksplisit menyatakan harus melalui pemilu langsung, pasal tersebut memberi ruang pemaknaan sistem demokratis yang tetap menjamin keterlibatan rakyat.

Menurut Rifqi, terdapat dua skema yang masih sesuai dengan konstitusi: pemilihan langsung oleh rakyat seperti saat ini, atau pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Namun, penunjukan langsung oleh pemerintah pusat tanpa proses representasi rakyat dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.

“Ide bahwa gubernur ditunjuk presiden karena dianggap wakil pemerintah pusat di daerah adalah tafsir yang menyederhanakan peran kepala daerah. Itu berpotensi mengangkangi konstitusi,” tegas Rifqi.

Mekanisme Kompromi

Sebagai alternatif, ia menyarankan mekanisme kompromi, yakni presiden mengusulkan sejumlah nama kepada DPRD, dan selanjutnya dipilih melalui paripurna. Dengan demikian, unsur demokratis tetap terjaga karena DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu.

Rifqi juga menambahkan, wacana ini dapat masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Komisi II DPR RI saat ini, kata dia, sedang mempersiapkan dua model penyusunan: omnibus law atau kodifikasi sistem hukum kepemiluan.

“Kami sedang memperkaya materi revisi UU Pemilu, mudah-mudahan Komisi II bisa menjadi leading sector pembahasannya,” kata Rifqi.

Sebelumnya, dalam peringatan hari lahir PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan dua skema pemilihan kepala daerah: gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sedangkan bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut kini menjadi polemik di tengah upaya penguatan demokrasi lokal. (tb)