Nasional

Ketua Komisi II: Usulan Gubernur Ditunjuk Presiden Potensi Langgar Konstitusi

Tim Redaksi, Admin
Sabtu, 26 Juli 2025 23:27 WIB
Ketua Komisi II: Usulan Gubernur Ditunjuk Presiden Potensi Langgar Konstitusi
NEWSREAL.ID - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penunjukan gubernur langsung oleh pemerintah pusat kembali mencuat dan menuai respons kritis. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung memang sah untuk didiskusikan, namun jika gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, hal itu berpotensi melanggar konstitusi.

“Dalam konteks konstitusi, usulan tersebut masih wajar untuk dibicarakan. Tapi jika sampai pada penunjukan gubernur oleh presiden, itu bisa dianggap inkonstitusional,” ujar Rifqi kepada wartawan, Sabtu (26/7).

Ia merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Meski tidak secara eksplisit menyatakan harus melalui pemilu langsung, pasal tersebut memberi ruang pemaknaan sistem demokratis yang tetap menjamin keterlibatan rakyat.

Menurut Rifqi, terdapat dua skema yang masih sesuai dengan konstitusi: pemilihan langsung oleh rakyat seperti saat ini, atau pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Namun, penunjukan langsung oleh pemerintah pusat tanpa proses representasi rakyat dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.

“Ide bahwa gubernur ditunjuk presiden karena dianggap wakil pemerintah pusat di daerah adalah tafsir yang menyederhanakan peran kepala daerah. Itu berpotensi mengangkangi konstitusi,” tegas Rifqi.

Mekanisme Kompromi

Sebagai alternatif, ia menyarankan mekanisme kompromi, yakni presiden mengusulkan sejumlah nama kepada DPRD, dan selanjutnya dipilih melalui paripurna. Dengan demikian, unsur demokratis tetap terjaga karena DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu.

Rifqi juga menambahkan, wacana ini dapat masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Komisi II DPR RI saat ini, kata dia, sedang mempersiapkan dua model penyusunan: omnibus law atau kodifikasi sistem hukum kepemiluan.

“Kami sedang memperkaya materi revisi UU Pemilu, mudah-mudahan Komisi II bisa menjadi leading sector pembahasannya,” kata Rifqi.

Sebelumnya, dalam peringatan hari lahir PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan dua skema pemilihan kepala daerah: gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sedangkan bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut kini menjadi polemik di tengah upaya penguatan demokrasi lokal. (tb)

Berita Terbaru

Kunjungi Indonesia, Presiden Jerman Dipameri Kerukunan Umat Beragama

JAKARTA,NEWSREAL.id — Indonesia menampilkan salah satu praktik baik kerukunan antar umat beragama kepada Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier dan Ibu Negara Elke Büdenbender saat...

Modernisasi Stasiun Gambir dan Penanganan Perlintasan Sebidang Fokus PT KAI

JAKARTA, NEWSREAL.id – Pengembangan sektor perkeretaapian nasional, mulai dari modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta api disorot. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian itu saat...

Harga BBM Subsidi tidak Naik, Ini Penjelasan Pertamina

JAKARTA, NEWSREAL.id – Harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Baca Juga Diawali Suara Petir, Kilang Pertamina Cilacap Terbakar Pimpinan PT Pertamina...

Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM

JAKARTA,NEWSREAL.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan...

Pembangunan Giant Sea Wall-Pelabuhan, Pemerintah RI Gaet Rusia

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah RI mengkampanyekan pembangunan Giant Sea Wall yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia juga...

Staf Khusus Menag RI di Vesak Festival 2026: Doakan Presiden Prabowo Jaga Perdamaian dan Kerukunan Bangsa

JAKARTA,NEWSREAL.id— Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young...

Cetak Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan sebagai Kepala KUA

JAKARTA,NEWSREAL.id– Baru-baru ini sejarah dicatat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian yang dipimpin Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA baru saja mengangkat belasan pejabatnya ke...

Pelaksanaan Program MBG, Presiden Prabowo : Tekankan Integritas dan Akuntabilitas

BOGOR, NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan...

Pimpinan BGN Diganti, Ketum G-Nesia : Program MBG Butuh Sentuhan Pemimpin Perempuan

SOLO,NEWSREAL.id – Lonceng pertanda bersih-bersih di institusi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah dibunyikan Presiden Prabowo Subianto melalui pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi...

Presiden Prabowo Benahi BGN, Ketua dan Wakil Ketua Dicopot

JAKARTA,NEWSREAL.id- Presiden Prabowo Subianto membenahi Badan Gizi Nasional. Ketua dan Wakil Ketua BGN copot dan digantikan yang baru. “Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian...

Kunjungan Presiden ke Luar Negeri Dikritik, Seskab Teddy : Terpenting Hasil Konkretnya

JAKARTA,NEWSREAL.id – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya pasang badan guna menangkis serang dari berbagai pihak terkait kunjungan Kepala Negara Bersama rombongan ke luar negeri....

12 Kloter Diberangkatkan ke Tanah Air, Kemenhaj : Zamzam sudah Disiapkan”

JAKARTA,NEWSREAL.id — Awal Juni 2026 mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama jamaah haji ke Tanah Air. Pemulangan dilakukan secara berjenjang melalui Bandara Internasional King Abdul...

Leave a comment