NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penunjukan gubernur langsung oleh pemerintah pusat kembali mencuat dan menuai respons kritis. Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai, usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) agar pemilihan kepala daerah tidak lagi dilakukan secara langsung memang sah untuk didiskusikan, namun jika gubernur ditunjuk langsung oleh presiden, hal itu berpotensi melanggar konstitusi.
“Dalam konteks konstitusi, usulan tersebut masih wajar untuk dibicarakan. Tapi jika sampai pada penunjukan gubernur oleh presiden, itu bisa dianggap inkonstitusional,” ujar Rifqi kepada wartawan, Sabtu (26/7).
Ia merujuk Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Meski tidak secara eksplisit menyatakan harus melalui pemilu langsung, pasal tersebut memberi ruang pemaknaan sistem demokratis yang tetap menjamin keterlibatan rakyat.
Menurut Rifqi, terdapat dua skema yang masih sesuai dengan konstitusi: pemilihan langsung oleh rakyat seperti saat ini, atau pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Namun, penunjukan langsung oleh pemerintah pusat tanpa proses representasi rakyat dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.
“Ide bahwa gubernur ditunjuk presiden karena dianggap wakil pemerintah pusat di daerah adalah tafsir yang menyederhanakan peran kepala daerah. Itu berpotensi mengangkangi konstitusi,” tegas Rifqi.
Mekanisme Kompromi
Sebagai alternatif, ia menyarankan mekanisme kompromi, yakni presiden mengusulkan sejumlah nama kepada DPRD, dan selanjutnya dipilih melalui paripurna. Dengan demikian, unsur demokratis tetap terjaga karena DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu.
Rifqi juga menambahkan, wacana ini dapat masuk dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Komisi II DPR RI saat ini, kata dia, sedang mempersiapkan dua model penyusunan: omnibus law atau kodifikasi sistem hukum kepemiluan.
“Kami sedang memperkaya materi revisi UU Pemilu, mudah-mudahan Komisi II bisa menjadi leading sector pembahasannya,” kata Rifqi.
Sebelumnya, dalam peringatan hari lahir PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan dua skema pemilihan kepala daerah: gubernur dipilih oleh pemerintah pusat, sedangkan bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Usulan tersebut kini menjadi polemik di tengah upaya penguatan demokrasi lokal. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
