Mandek Sejak 2012, Keraton Solo Desak Evaluasi Penyaluran Dana Hibah

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Keraton Surakarta Hadiningrat melakukan kunjungan ke DPRD Jawa Tengah untuk menyuarakan aspirasi terkait mandeknya dana hibah kebudayaan sejak tahun 2012.

Dalam audiensi bersama Komisi E DPRD Jateng, GKR Koes Moerdiyah Wandansari, yang juga Pengageng Sasono Wilopo sekaligus Ketua Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta, mengungkapkan, bantuan dari Pemprov Jateng selama ini sangat berarti bagi keberlangsungan adat dan budaya di lingkungan keraton.

“Kami datang untuk menyampaikan beberapa persoalan, terutama terkait dana hibah kebudayaan. Sejak 2012, kami tidak lagi menerima bantuan tersebut, padahal sebelumnya digunakan untuk membayar honor abdi dalem dan operasional keraton,” ujar Moerdiyah.

Menurut data yang ia paparkan, terakhir kali dana hibah sebesar Rp 1 miliar diterima, dengan alokasi Rp 900 juta untuk honor abdi dalem dan sisanya untuk kegiatan serta kebutuhan operasional keraton. Tanpa sokongan itu, lanjutnya, pelestarian budaya keraton kian terhambat.

Perubahan Regulasi

Mandeknya pencairan dana hibah diduga berkaitan dengan perubahan regulasi dan sistem pengawasan keuangan pasca penguatan sistem transparansi hibah daerah. Sejak 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pemberian hibah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 yang revisinya mengharuskan penerima hibah berbadan hukum serta memiliki proposal dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Keraton Solo, meski sebagai entitas budaya, dinilai belum memenuhi seluruh aspek administratif tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jateng, Saiful Hadi, mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi segera mengkaji kembali kebijakan hibah budaya tersebut agar lebih adaptif terhadap kebutuhan lembaga adat dan pelestari budaya.

“Kami melihat ini perlu ditinjau ulang. Jangan sampai semangat melestarikan kebudayaan malah terhambat oleh teknis birokrasi yang terlalu kaku. Kami mendukung adanya hibah untuk pelestarian kebudayaan, tapi penyalurannya harus tepat sasaran dan berbasis kebutuhan nyata,” kata Saiful.

Ketua Komisi E DPRD Jateng Messy Widiastuti yang memimpin rapat juga menyatakan terbuka terhadap masukan dari Keraton Surakarta. Ia menegaskan, pihaknya siap menjadi jembatan antara keraton dan pemerintah provinsi agar ada solusi konkret terhadap stagnasi bantuan tersebut.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi upaya Keraton Surakarta memperjuangkan kembali peran aktifnya dalam penguatan budaya Jawa, sembari menagih komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan warisan leluhur. (tb)