Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Polemik Kematian Juliana Pendaki Gunung Rinjani, Berikut Sikap Pemerintah RI

Tim Redaksi, newsreal.id
Sabtu, 5 Juli 2025 14:04 WIB
Polemik Kematian Juliana Pendaki Gunung Rinjani, Berikut Sikap Pemerintah RI
NEWSREAL.ID - Menko Yusril Ihza Mahendra saat jumpa pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025). (detik)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik kematian Juliana Marins, warga negara Brasil yang tewas saat sedang mendaki Gunung Rinjani mencuat diberbagai media.

Diketahui keluarga Juliana Marins dan pemerintah Brasil akan menggugat pemerintah Indonesia ke Inter American Commission on Human Rights untuk bertanggung jawab atas tragedi yang menewaskan warga negara Brasil tersebut.

Menanggapi hal itu, Pemerintah RI melalui Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memberikan pernyataan resmi lewat menterinya Yusril Ihza Mahendra.

Menteri Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyampaikan bantahan bahwa Indonesia dapat digugat atas kematian Juliana tersebut. Hal itu disampaikan pemerintah resmi atas polemik tewasnya perempuan 26 tahun itu.

Yusril menegaskan bahwa secara hukum rencana gugatan tersebut mustahil untuk dilakukan.

“Tidak bisa membawa satu negara ke dalam suatu forum kalau negara itu bukan pihak di dalam konvensi,” ucapnya dalam pernyataan pers kepada media massa.

Yusril menyampaikan , Indonesia bukanlah negara yang menjadi anggota ataupun pihak yang tergabung dalam forum seperti International Court of Justice (ICJ) ataupun International Criminal Court (ICC).

Baca : Euforia Jelang Piala Presiden 2025, Tiket Ludes hingga Antusias Pemain Asing

Yusril mengatakan, Indonesia juga tidak dapat digugat secara serta-merta ke lembaga tersebut.

“Hanya dapat dilakukan kalau ada persetujuan dari negara yang bersangkutan (mengikuti forum),” tutur Yusril.

Menko Yusril menawarkan agar otoritas Brasil dengan pemerintah Indonesia melakukan investigasi bersama atau joint investigation.

“Apapun nanti kesimpulan dari joint investigation, jika disetujui oleh pemerintah Brasil, maka akan diungkapkan,” kata Yusril.

Baca : 1.469 Guru Siap Mengabdi di Sekolah Rakyat, Pendidikan Inklusif Dimulai !

Gugatan

Sebelumnya ramai diberitakan bahwa pemerintah Brasil akan menuntut pertanggungjawaban Indonesia atas kematian Juliana Marins. Rencana gugatan tersebut diungkapkan oleh The Federal Public Defender’s Office of Brazil (FPDO), sebuah lembaga pemerhati hak asasi di Brasil.

FPDO berencana menempuh jalur hukum jika hasil autopsi lanjutan mendiang Juliana Marins menunjukkan ada kelalaian yang menyebabkan perempuan 26 tahun itu meninggal di Gunung Rinjani.

Sementara itu, pemerintah Indonesia mengklaim bahwa hasil autopsi menunjukkan kematian Juliana murni kecelakaan.

Juliana meninggal usai terjatuh saat mendaki pada 21 Juni lalu. Dia baru berhasil dievakuasi oleh tim search and rescue (SAR) selang empat hari kemudian dikarenakan banyaknya kendala seperti faktor cuaca dan medan berat di lokasi kejadian. (tempo,bun)

Baca : AFF Coret Klub Indonesia dari ACC, PSSI Fokus Bangun Kekuatan Sendiri

Berita Terbaru

Diminta Tak Kejar Profit, Diah Warih: MBG adalah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program makan bergizi bagi anak-anak Indonesia dinilai bukan sekadar agenda sosial jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk menyiapkan generasi unggul menuju visi besar...

Koalisi Sipil Desak Perintah Siaga 1 TNI Dicabut

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Instruksi siaga 1 dari Panglima TNI di tengah memanasnya konflik Timur Tengah menuai sorotan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai langkah tersebut tidak memiliki...

Pemerintah Siapkan Benih Jagung Gratis untuk 1 Juta Hektare, Dorong Target Swasembada Pangan

NEWSREAL.ID, OGAN ILIR- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas hingga 1 juta hektare sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi jagung...

BGN Luruskan Isu Menu MBG: Program Ini Cuma Penuhi Sepertiga Kebutuhan Gizi Harian

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramai kritik soal porsi dan kandungan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), akhirnya dijawab pemerintah. Badan Gizi Nasional menegaskan program tersebut memang...

Lebaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik dan libur panjang Idul Fitri, pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh...

BGN: SPPG Jadi Wajah Program Makan Bergizi Gratis di Masyarakat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis...

Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA Soroti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT)...

Jusuf Kalla Soal BoP: Kalau Hanya Bela AS-Israel, Indonesia Tak Perlu Jadi Anggota

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus benar-benar digunakan...

Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran...

Prabowo Siap Keluar dari BoP Jika Tak Bisa Perjuangkan Palestina

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto disebut siap mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan kemerdekaan...

Nusron Beberkan Sikap Prabowo soal BoP: Pilih Jalur Diplomasi, Belum Bicara Keluar

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian internasional Board of Peace (BoP)....

Jusuf Kalla: Indonesia Jangan Netral, Harus Berpihak pada Negara yang Diserang

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap netral dalam konflik internasional ketika ada negara yang diserang. Ia...

Leave a comment