RI Berisiko Kehilangan Rp6,1 Triliun dari Kebijakan Bebas Bea Produk AS

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kebijakan perdagangan bebas tarif yang baru disepakati antara Indonesia dan Amerika Serikat berpotensi menimbulkan kerugian fiskal yang signifikan. Centre of Reform on Economics (CORE) mencatat, Indonesia berisiko kehilangan Rp6,16 triliun dalam bentuk penerimaan negara akibat pembebasan bea masuk terhadap produk asal AS.

Perkiraan tersebut disampaikan oleh Direktur Riset Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE, Akhmad Akbar Susamto, dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis (24/7). Menurutnya, nilai kehilangan tersebut dihitung berdasarkan data 2024, di mana tarif rata-rata impor barang dari AS ke Indonesia tercatat sebesar 9,2 persen.

“Dengan kebijakan bea masuk nol persen, estimasi bea yang hilang mencapai sekitar 398 juta dolar AS atau Rp6,16 triliun, menggunakan asumsi nilai tukar Rp15.838 per dolar AS pada 2024,” ujarnya.

Tak hanya dari sisi penerimaan bea masuk, Akbar juga mengingatkan tentang potensi penurunan ekspor Indonesia ke AS akibat tarif proteksionis sebesar 19 persen yang diberlakukan pemerintah AS. Dampak ini dinilai dapat melemahkan kinerja industri dalam negeri dan berujung pada penurunan pendapatan pajak.

Ia menyebut bahwa komoditas ekspor utama Indonesia saat ini terdiri atas energi, pangan, bahan baku industri, serta produk teknologi dan kesehatan.

Kesepakatan Dagang

Kebijakan bebas tarif impor untuk produk-produk AS merupakan bagian dari perjanjian dagang bilateral yang disepakati kedua negara. Indonesia berhasil menurunkan tarif AS untuk produk-produknya dari 32 persen menjadi 19 persen—lebih rendah dari tarif yang dikenakan kepada negara Asia Tenggara lain seperti Thailand (36 persen), Laos (40 persen), Malaysia (25 persen), dan Vietnam (20 persen).

Sebagai timbal balik, Indonesia akan menghapus lebih dari 99 persen tarif untuk produk-produk AS yang masuk ke pasar domestik, termasuk sektor industri, makanan, dan pertanian.

Meski berisiko menurunkan penerimaan negara, pemerintah menilai kebijakan ini bisa menarik investasi asing dan mendukung relokasi industri ke Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, yang menekankan pentingnya melihat manfaat jangka panjang dari kesepakatan tersebut.

“Tarif impor nol persen untuk produk AS saya kira tidak perlu terlalu dikhawatirkan, terlebih jika produknya tidak bersaing langsung dengan produksi dalam negeri,” ujar Susiwijono, Selasa (22/7).

Menurutnya, kebijakan ini dapat menciptakan peluang baru dalam bentuk lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah ketidakpastian global. (tb)