Tagih Hak Rp 364 M, Ribuan Eks Buruh Sritex Desak Aset Segera Dilelang

NEWSREAL.ID, SEMARANG– Proses verifikasi tagihan kepailitan PT Sritex terus bergulir. Kamis (10/7), sebanyak 10.888 eks karyawan dari empat perusahaan grup Sritex menyampaikan tuntutan pembayaran pesangon dan tunjangan hari raya (THR) yang belum terbayarkan, dengan total nilai mencapai Rp 364 miliar.

Rapat verifikasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Semarang itu dihadiri langsung para kurator dan perwakilan buruh dari PT Sritex, PT Bitratex Industries, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Primayudha Mandirijaya. Seluruh peserta rapat hadir sebagai kreditor dalam proses kepailitan perusahaan.

“Totalnya 10.888 kreditor. Kami memverifikasi pesangon dan hak-hak karyawan yang belum terselesaikan. Nilai tagihannya sekitar Rp 300 miliar lebih,” ungkap kurator Denny Ardiansyah.

Denny menjelaskan, verifikasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap pra-verifikasi. Ia juga menyebut proses pemberesan utang masih menunggu hasil penilaian aset dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang ditargetkan rampung akhir Juli.

“Hampir semua aset bergerak sudah dinilai, tinggal finalisasi aset bangunan,” ujarnya.

Namun, proses ini terkendala penyitaan sejumlah aset oleh Kejaksaan Agung, termasuk kendaraan. “Kami sudah sampaikan keberatan secara resmi, tapi tetap menghormati proses hukum,” imbuh Denny.

Dari total tagihan, porsi terbesar berasal dari eks karyawan PT Sritex. Perwakilan mereka, Mahasin dari DPD KSPSI Jawa Tengah, mencatat tagihan Rp 248 miliar dari 8.423 orang. “Tagihan mencakup pesangon dan THR. Harapan kami, hak-hak ini segera dibayarkan,” ujarnya.

Pelelangan Aset

Sementara itu, Nanang Setyono yang mewakili 1.057 mantan buruh PT Bitratex Industries menyampaikan nilai tagihan sebesar Rp 77 miliar. “Tagihan kami sudah masuk Daftar Piutang Tetap (DPT) dan disepakati kurator. Sekarang kami menunggu pelelangan aset,” katanya.

Wahono, kuasa hukum eks pekerja PT Primayudha Mandiri Djaja, membawa tagihan Rp 32 miliar dari 948 buruh. Adapun Slamet Kaswanto, kuasa dari PT Sinar Pantja Djaja dan sebagian Bitratex, mencatat Rp 7 miliar untuk 140 orang.

Dengan disepakatinya tagihan sebagai DPT, langkah berikutnya adalah pelelangan aset. Uang hasil lelang akan digunakan untuk membayar para buruh sesuai urutan preferensi dalam proses kepailitan.

“Begitu DPT keluar, itu artinya hak-hak kami diakui kurator dan hakim pengawas. Tinggal menunggu pencairan hasil lelang,” tutur Slamet.

Para buruh berharap proses pelelangan tidak molor, mengingat banyak dari mereka menggantungkan nasib pada pencairan hak yang tertunda bertahun-tahun. (ct)