Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

Target Penerimaan Pajak Naik di RAPBN 2026

Tim Redaksi, Newsreal.id
Jumat, 25 Juli 2025 11:40 WIB
Target Penerimaan Pajak Naik di RAPBN 2026
NEWSREAL.ID - LAPORAN BANGGAR: Ketua DPR Puan Maharani (kanan) menerima laporan hasil pembahasan dari Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Jazilul Fawaid (kiri) pada Rapat Paripurna DPR Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/7). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKAERA- DPR RI dan Pemerintah menyepakati kenaikan target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, sebagai upaya memperkuat posisi fiskal dan menghadapi tantangan ekonomi global.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, rasio penerimaan perpajakan disepakati pada kisaran 10,08 hingga 10,54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari proyeksi awal sebesar 10,08–10,45 persen.

“Kesepakatannya 10,08 sampai 10,54 persen dari PDB,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Kamis (24/7).

Dengan perubahan tersebut, total target penerimaan negara juga ikut naik menjadi 11,71 hingga 12,31 persen dari PDB, dari sebelumnya hanya 11,71–12,22 persen. Sementara itu, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan dalam kisaran 1,63–1,76 persen dari PDB.

Kebijakan Perpajakan

Menurut Jazilul, kebijakan perpajakan diarahkan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi informasi.

“Perluasan basis perpajakan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penguatan sinergi, serta reformasi administrasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien,” katanya.

Selain itu, pemerintah dan DPR juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan perpajakan internasional, penguatan reformasi pajak yang berkelanjutan, serta pengelolaan insentif fiskal yang lebih terukur guna mendorong hilirisasi industri dan investasi bernilai tambah tinggi.

Untuk kebijakan umum terkait PNBP, DPR mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Upaya lain mencakup peningkatan tata kelola melalui inovasi kebijakan, pengawasan, serta integrasi teknologi informasi guna meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pengumpulan PNBP.

“Sinergi antarinstansi pemerintah sangat penting, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan PNBP lebih transparan dan optimal,” tutup Jazilul. (tb)

Berita Terbaru

Jelang Lebaran 2026, Mentan Jamin Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan pangan saat Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pasokan pangan...

Ramadan 2026, Baznas Gulirkan 29 Program dari Zakat hingga Layanan Mudik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyiapkan puluhan program unggulan yang dirancang untuk memperluas manfaat zakat,...

Bahas Board of Peace Gaza, Prabowo Panggil Ormas Islam ke Istana

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Isu keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) segera dibawa ke meja diskusi Istana. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu...

Prabowo Tantang Kritikus: Tak Suka? Bertemu di Pilpres 2029

NEWSREAL.ID, BOGOR- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan sikap terhadap kepemimpinannya adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar ketidaksukaan itu tidak disalurkan...

Soal Dewan Perdamaian, MUI Tunggu Penjelasan Langsung Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum buru-buru menyimpulkan sikap terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Organisasi keagamaan ini...

Istana Luruskan Isu Pertemuan Prabowo: Bukan Oposisi Partai, Tapi Tokoh Masyarakat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tokoh-tokoh yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kartanegara, Jakarta, Jumat (30/1), bukan berasal dari partai...

Ini Isi Diskusi 5 Jam Prabowo dengan Tokoh Oposisi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai pengkritik atau oposisi pemerintah pada Jumat, (30/1/2026). Diskusi yang berlangsung...

Prabowo: Kader Gerindra Melanggar Hukum Tetap Ditindak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar hukum, termasuk kader Partai Gerindra. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama bagi...

Ditekan Mundur dari Board of Peace, Istana Ajak MUI Dialog

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan akan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Hal tersebut...

Sejumlah Jembatan Pascabanjir di Aceh Rampung Dibangun

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mobilitas warga di sejumlah wilayah Aceh perlahan kembali normal. Jembatan-jembatan yang sebelumnya rusak dan terputus akibat banjir kini telah rampung dibangun dan mulai...

MK: UU Keselamatan Kerja Sudah Usang, DPR-Pemerintah Diminta Evaluasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah saatnya dievaluasi menyeluruh karena dinilai berpotensi tidak lagi relevan dengan...

Soal Reshuffle, PDIP: Hak Prerogatif Presiden

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa setiap perombakan dalam susunan Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang...

Leave a comment