
NEWSREAL.ID, JAKAERA- DPR RI dan Pemerintah menyepakati kenaikan target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, sebagai upaya memperkuat posisi fiskal dan menghadapi tantangan ekonomi global.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, rasio penerimaan perpajakan disepakati pada kisaran 10,08 hingga 10,54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari proyeksi awal sebesar 10,08–10,45 persen.
“Kesepakatannya 10,08 sampai 10,54 persen dari PDB,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Kamis (24/7).
Dengan perubahan tersebut, total target penerimaan negara juga ikut naik menjadi 11,71 hingga 12,31 persen dari PDB, dari sebelumnya hanya 11,71–12,22 persen. Sementara itu, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditetapkan dalam kisaran 1,63–1,76 persen dari PDB.
Kebijakan Perpajakan
Menurut Jazilul, kebijakan perpajakan diarahkan untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum berbasis teknologi informasi.
“Perluasan basis perpajakan dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, penguatan sinergi, serta reformasi administrasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien,” katanya.
Selain itu, pemerintah dan DPR juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan perpajakan internasional, penguatan reformasi pajak yang berkelanjutan, serta pengelolaan insentif fiskal yang lebih terukur guna mendorong hilirisasi industri dan investasi bernilai tambah tinggi.
Untuk kebijakan umum terkait PNBP, DPR mendorong optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan nilai tambah di dalam negeri, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Upaya lain mencakup peningkatan tata kelola melalui inovasi kebijakan, pengawasan, serta integrasi teknologi informasi guna meningkatkan kepatuhan dan efisiensi pengumpulan PNBP.
“Sinergi antarinstansi pemerintah sangat penting, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi agar pengelolaan PNBP lebih transparan dan optimal,” tutup Jazilul. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...