Tom Lembong Banding, Keukeuh Tak Bersalah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong memutuskan untuk mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi izin impor gula.

Melalui kuasa hukumnya, Tom menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan menilai putusan majelis hakim sarat kejanggalan serta berpotensi menjadi preseden buruk bagi pengambilan kebijakan publik ke depan.

“Dihukum satu hari saja, Pak Tom tetap akan banding,” tegas Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom, saat dikonfirmasi, Senin (21/7). Menurut Ari, banding diajukan dengan lima poin keberatan, mulai dari tidak adanya uraian jelas soal mens rea atau niat jahat, hingga pemakaian keterangan saksi yang tidak bersumber dari fakta persidangan. Ia menilai, vonis yang dijatuhkan bertentangan dengan asas in dubio pro reo, yang seharusnya menguntungkan terdakwa saat ada keraguan dalam pembuktian.

“Mens rea yang jadi dasar vonis justru hanya diambil dari BAP saksi, bukan fakta yang terungkap dalam persidangan. Ini jelas cacat secara hukum,” ujar Ari. Selain itu, pihak Tom juga mempersoalkan tanggung jawab atas evaluasi kebijakan dalam dua bulan pertama masa jabatan, yang menurutnya bukan merupakan pelanggaran hukum pidana.

Hakim Keliru

“Kalau logikanya begitu, Presiden baru pun bisa dihukum kalau tidak punya capaian dalam 100 hari pertama. Ini tidak masuk akal,” tambahnya. Ari juga menyoroti kesalahan dalam menafsirkan potensi kerugian negara. Ia menyebut majelis hakim keliru menjadikan potensi keuntungan BUMN sebagai indikator kerugian negara.

“Kerugian BUMN tidak otomatis sama dengan kerugian negara. Ini bertentangan dengan Pasal 4 UU BUMN,” tegasnya. Tak hanya itu, ia mengkritik pertimbangan hakim yang menyebut Tom mengedepankan sistem ekonomi kapitalis sebagai hal yang memberatkan. Ari menilai alasan itu tidak profesional karena tidak relevan secara hukum dan tidak disebutkan dalam dakwaan atau tuntutan.

Pihak Tom juga khawatir vonis ini menimbulkan ketakutan di kalangan pengambil kebijakan, baik di pemerintahan maupun swasta. “Jika ini jadi preseden, maka banyak pejabat akan ragu mengambil keputusan yang penting dan mendesak karena takut dipidana,” katanya.

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan akan menyiapkan kontra memori banding untuk menanggapi langkah hukum Tom. “Jaksa akan membuat memori banding dan kontra memori banding,” ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.

Majelis hakim sebelumnya menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan kepada Tom. Putusan itu lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni tujuh tahun penjara.

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut Tom lalai dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Perdagangan, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi gula, serta memberikan izin impor kepada delapan perusahaan tanpa dasar yang kuat.

Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti sikap kooperatif Tom selama persidangan, tidak menikmati hasil kejahatan, belum pernah dihukum, dan telah menitipkan sejumlah uang ke penyidik sebagai bentuk tanggung jawab. (tb)