Regional

Dari Rp6 Juta Jadi Rp65 Juta, Warga Cirebon Kaget PBB Melonjak

Tim Redaksi, Admin
Jumat, 15 Agustus 2025 15:12 WIB
Dari Rp6 Juta Jadi Rp65 Juta, Warga Cirebon Kaget PBB Melonjak
NEWSREAL.ID - Balai Kota Cirebon di Jl Siliwangi, Kota Cirebon. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, CIREBON- Lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon memicu gelombang protes warga. Kenaikan yang mencapai 1.000 persen membuat sebagian masyarakat kelimpungan menanggung beban pajak hingga puluhan juta rupiah per tahun.

Salah satu warga terdampak, Darma Suryapranata (83), mengaku kaget saat tagihan PBB rumahnya di kawasan Siliwangi melonjak dari Rp6,2 juta pada 2023 menjadi Rp65 juta di 2024. “Naiknya lebih dari 1.000 persen. Ini benar-benar memberatkan,” ujarnya, Rabu (13/8) malam.

Cerita Darma bukan kasus tunggal. Di Paguyuban Pelangi, tempat sejumlah warga berkumpul, banyak yang mengeluhkan kenaikan serupa, bahkan ada yang mencapai 700 persen. Juru bicara paguyuban, Hetta Mahendrati, meminta Pemerintah Kota Cirebon mengembalikan tarif PBB ke angka tahun lalu.

Kenaikan PBB tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hetta menilai kebijakan itu tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi warga.

Kaji Ulang

Menanggapi protes tersebut, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo mengatakan pihaknya sudah membahas persoalan ini sejak sebulan lalu. Ia berjanji mengkaji ulang aturan tersebut agar tidak membebani masyarakat. “Mudah-mudahan formulasi baru yang dibuat bisa menurunkan tarif PBB,” kata Edo.

Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani, menyebut pihaknya tengah mendorong revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024. Targetnya, revisi itu disahkan pada September 2025 dengan penghitungan tarif yang lebih rendah, maksimal 0,3 persen.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku sudah memanggil seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi kenaikan PBB di berbagai wilayah. Langkah ini diambil menyusul gelombang protes serupa yang terjadi di Pati, Jombang, dan Bone.

Tito mengingatkan agar kepala daerah mempertimbangkan kondisi ekonomi warga sebelum menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tarif PBB. “Jangan sampai kebijakan pajak justru menimbulkan keresahan,” tegasnya. (tb)

Berita Terbaru

Warga Bibis Baru Solo Desak STOP Operasional Tower BTS, Diwa : Nyawa dan Keselamatan Warga Lebih Berharga

SOLO,NEWSREAL.id — Kantor Satpol Kota Solo, Jawa Tengah di geruduk belasan warga dari Kampung Bibis Baru, Nusukan RT 01 dan RT 02, RW 24, Banjarsari,...

Soroti Kasus Pencuri Tewas Dikeroyok Massa, Diwa Foundation: Tegakkan Hukum dan Keadilan

DiwaJAKARTA, NEWSREAL.com– Di balik peristiwa yang kini menjadi perhatian publik, tangis seorang anak menjadi pengingat bahwa setiap tindak kekerasan meninggalkan dampak panjang bagi keluarga yang...

Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan

TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...

Gubernur Jateng Tunjuk Eko Sapto Purnomo Jadi Plt Bupati Sukoharjo

SEMARANG, NEWSREAL.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal setelah Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai...

Cegah “Bullying”, Mendikdasmen Imbau Identitas Terduga Pelaku Teror Bom SDN Jaksel Tak Diumbar

JAKARTA,NEWSREAL.id-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta seluruh pihak menjaga kerahasiaan identitas terduga pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta...

Dorong Keadilan Korektif, LOGIS 08 Minta Penanganan Dugaan Korupsi Utamakan Pemulihan Kerugian Negara

JAKARTA,NEWSREAL.id – Organisasi LOGIS 08 mendorong aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan keadilan korektif (corrective justice) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan tersebut dinilai tidak...

Soal Perlindungan Lahan Pertanian dan Penanganan Sampah, Pemprov Jateng Targetkan 26 Daerah Ini

SEMARANG,NEWSREAL.id-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya penyelesaian dua persoalan lingkungan yang dinilai semakin mendesak, yakni alih fungsi lahan pertanian dan pengelolaan sampah, terutama di kawasan...

Kronologi dan Fakta Lengkap Kecelakaan Maut di Indramayu, 13 Tewas

INDRAMAYU, NEWSREAL.id – Duka mendalam menyelimuti Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, setelah kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil pikap pengangkut rombongan pengantar pengantin dan truk tronton...

Perkuat Pendidikan Inklusif, Pemerintah Percepat Revitalisasi SLB hingga Digitalisasi Pembelajaran

KENDAL, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pembangunan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Langkah tersebut menjadi bagian...

4 Juta Anak Belum Sekolah, Kemensos Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat

JAKARTA, NEWSREAL.id – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah terus dipercepat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan Presiden memberikan...

KPK Bergerak di Sukoharjo, Bupati Etik Suryani Terjaring OTT

SOLO,NEWSREAL.id– Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/7/2026). Namun demikian, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan belum...

Bupati Kendal Tegaskan Keterbukaan Informasi Wajib Jadi Budaya di Seluruh Sekolah Dasar

KENDAL, NEWSREAL.id – Pemerintah Kabupaten Kendal terus memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan melalui penguatan budaya keterbukaan informasi di lingkungan sekolah dasar. Bupati Kendal Dyah...

Leave a comment