NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin menyampaikan bahwa usulan model baru dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk pemilihan oleh DPRD, masih menjadi bahan diskusi serius di kalangan parlemen.
“Secara formal belum dibahas karena forumnya nanti akan ada dalam pembahasan revisi UU Pilkada atau UU Pemilu. Namun, secara informal diskusi tentang alternatif model pilkada berlangsung cukup intens, baik di internal fraksi maupun antar fraksi,” ujar Khozin dalam keterangannya, Sabtu (2/8).
PKB, menurut Khozin, mengusulkan skema berbeda dalam sistem pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pilkada langsung selama ini. Dalam usulan tersebut, gubernur akan ditunjuk oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD masing-masing.
Khozin menjelaskan, alasan di balik usulan tersebut adalah penegasan fungsi provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sesuai dengan prinsip dekonsentrasi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Fungsi Pemerintahan
Dengan demikian, gubernur lebih tepat diposisikan sebagai pejabat negara yang mewakili presiden di daerah, bukan hasil pemilihan langsung. “Ide ini tidak muncul dari ruang hampa. Ini hasil dari pembacaan atas fungsi pemerintahan provinsi dalam sistem negara kita. Tidak ada hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya.
Terkait dukungan dari fraksi lain, Khozin menyebut belum ada sikap resmi dari partai-partai politik lain di DPR. “Karena belum masuk ke pembahasan formal, belum bisa dipetakan fraksi mana yang mendukung atau menolak,” ujarnya.
Meski begitu, ia menilai ide ini sah untuk didiskusikan secara terbuka. “Dalam negara demokrasi, dialektika atas gagasan adalah hal penting. Di sinilah partisipasi publik punya ruang,” lanjutnya.
Sebagai catatan, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD sempat muncul dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca sejumlah evaluasi terhadap dinamika politik uang dan biaya tinggi dalam pilkada langsung.
Namun, banyak pihak menilai bahwa sistem pemilihan langsung memberikan kontrol lebih besar kepada masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.
Sejauh ini, Komisi II DPR belum menjadwalkan pembahasan resmi mengenai revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada. Namun isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu pokok bahasan utama menjelang pemilu serentak nasional dan daerah tahun 2029. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
