Komisi II: Soal Pemisahan Pemilu Masih dalam Tahap Diskusi Intens

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin menyampaikan bahwa usulan model baru dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), termasuk pemilihan oleh DPRD, masih menjadi bahan diskusi serius di kalangan parlemen.

“Secara formal belum dibahas karena forumnya nanti akan ada dalam pembahasan revisi UU Pilkada atau UU Pemilu. Namun, secara informal diskusi tentang alternatif model pilkada berlangsung cukup intens, baik di internal fraksi maupun antar fraksi,” ujar Khozin dalam keterangannya, Sabtu (2/8).

PKB, menurut Khozin, mengusulkan skema berbeda dalam sistem pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan pilkada langsung selama ini. Dalam usulan tersebut, gubernur akan ditunjuk oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD masing-masing.

Khozin menjelaskan, alasan di balik usulan tersebut adalah penegasan fungsi provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, sesuai dengan prinsip dekonsentrasi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi Pemerintahan

Dengan demikian, gubernur lebih tepat diposisikan sebagai pejabat negara yang mewakili presiden di daerah, bukan hasil pemilihan langsung. “Ide ini tidak muncul dari ruang hampa. Ini hasil dari pembacaan atas fungsi pemerintahan provinsi dalam sistem negara kita. Tidak ada hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” tegasnya.

Terkait dukungan dari fraksi lain, Khozin menyebut belum ada sikap resmi dari partai-partai politik lain di DPR. “Karena belum masuk ke pembahasan formal, belum bisa dipetakan fraksi mana yang mendukung atau menolak,” ujarnya.

Meski begitu, ia menilai ide ini sah untuk didiskusikan secara terbuka. “Dalam negara demokrasi, dialektika atas gagasan adalah hal penting. Di sinilah partisipasi publik punya ruang,” lanjutnya.

Sebagai catatan, wacana pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD sempat muncul dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca sejumlah evaluasi terhadap dinamika politik uang dan biaya tinggi dalam pilkada langsung.

Namun, banyak pihak menilai bahwa sistem pemilihan langsung memberikan kontrol lebih besar kepada masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.

Sejauh ini, Komisi II DPR belum menjadwalkan pembahasan resmi mengenai revisi UU Pemilu maupun UU Pilkada. Namun isu ini diperkirakan akan menjadi salah satu pokok bahasan utama menjelang pemilu serentak nasional dan daerah tahun 2029. (tb)