NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat sedikitnya 55 kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian sepanjang lima bulan terakhir dalam konteks pengamanan aksi massa dan penegakan hukum.
“Dalam lima bulan terakhir kami mencatat setidaknya ada 55 korban kekerasan yang dilakukan polisi, baik dalam aksi massa, ruang pemeriksaan, maupun salah tangkap. Artinya, pola represif ini terus berulang tanpa ada koreksi dan evaluasi,” ujar anggota Kontras, Dimas Bagus Arya, dalam konferensi pers di Gedung LBH Jakarta yang juga ditayangkan secara daring, Jumat (29/8).
Menurut Kontras, kekerasan aparat saat menghadapi massa bukan sekadar insiden, melainkan menunjukkan adanya pola pembiaran oleh negara. Polisi dinilai kerap menggunakan pendekatan represif dalam merespons kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Ini pelanggaran HAM yang dilakukan aparat terhadap proses penyampaian pendapat masyarakat. Aparat seharusnya melindungi, bukan justru melukai,” tegas Dimas.
Kontras juga menyoroti praktik intimidasi dalam pemeriksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga salah tangkap sebagai bagian dari rangkaian kekerasan yang terus terjadi.
Pola Impunitas
“Belum ada upaya koreksi dan evaluasi dari kepolisian maupun lembaga negara. Pola impunitas masih berlangsung, para pelaku dibiarkan bebas, sehingga kekerasan terus berulang,” tambahnya.
Kontras menilai puncak dari rangkaian kekerasan tersebut terjadi pada 25 dan 28 Agustus 2025. Insiden terakhir menewaskan Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, setelah dilindas mobil taktis kepolisian (rantis) saat aparat membubarkan aksi di Jakarta.
“Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Affan. Tragedi ini menunjukkan pola impunitas yang masih berlangsung. Ini alarm serius bahwa aparat negara kembali gagal menghormati prinsip hak asasi manusia,” ujar Dimas.
Kontras menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Oleh karena itu, aparat tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM dalam menjalankan tugasnya.
“Negara hari ini melakukan pembiaran terhadap aparatnya. Tidak ada mekanisme kontrol maupun akuntabilitas yang jelas. Inilah yang menyebabkan kekerasan terhadap warga terus terjadi,” pungkas Dimas. (tb)
Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, BMKG Wanti-wanti Dampaknya ke Pertanian hingga Karhutla
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini berpotensi memicu dampak berantai di berbagai sektor, mulai dari pertanian, cadangan air,...
Lebaran Makin Dekat, Pemerintah Pastikan Stok Pangan, BBM hingga Elpiji Aman
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan stok pangan dan pasokan energi nasional dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Kepastian itu...
Diplomasi Agama, Gugun Gumilar Road Show Temui Dubes Timur Tengah hingga Eropa
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerukunan Umat Beragama, Gugun Gumilar menegaskan, tantangan diplomasi keagamaan Indonesia kian kompleks di tengah dinamika global. Namun demikian, arah...
Sinyal dari Istana: Indonesia Pertimbangkan Cabut dari BoP Gaza
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua MPR RI, Ahmad Muzani memberi sinyal bahwa Indonesia berpotensi keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Sinyal itu...
7.782 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Indonesia
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mencatat sebanyak 7.782 jemaah umrah telah kembali ke Tanah Air di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur...
Prabowo Bangun Forum Diskusi Nasional Antisipasi Gejolak Geopolitik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menginisiasi ruang diskusi nasional dengan melibatkan para pemimpin lintas generasi dan pimpinan partai politik guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global...
Pakar Ingatkan RI Hati-hati di BoP, Jangan Terjebak Benturan Kepentingan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) kembali jadi sorotan. Pakar Hubungan Internasional Universitas Nasional, Hendra Maulana Saragih mengingatkan pemerintah...
Iran Buka Suara soal Desakan RI Keluar dari Board of Peace Bentukan Trump
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah Iran akhirnya angkat bicara soal desakan agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP), badan bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang...
Prabowo Minta Harga Sembako “Jangan Ngegas” Jelang Lebaran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan harga sembilan bahan pokok tetap stabil selama bulan Ramadhan hingga Lebaran. Instruksi...
Tiga Hari Merah Putih Setengah Tiang, Negara Berduka untuk Try Sutrisno
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Sekretariat Negara mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia mengibarkan bendera negara setengah tiang selama tiga hari berturut-turut, mulai 2 hingga 4 Maret 2026....
Komisi VII DPR Soroti Perjanjian Dagang RI-AS, Minta Ditinjau Ulang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) menuai sorotan. Komisi VII DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang perjanjian yang diteken...
Golkar Desak RI Galang Kekuatan Dunia Hentikan Perang AS-Israel vs Iran
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji meminta Indonesia menggalang kekuatan internasional guna mendorong penghentian perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. “Indonesia harus...
