NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat sedikitnya 55 kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian sepanjang lima bulan terakhir dalam konteks pengamanan aksi massa dan penegakan hukum.
“Dalam lima bulan terakhir kami mencatat setidaknya ada 55 korban kekerasan yang dilakukan polisi, baik dalam aksi massa, ruang pemeriksaan, maupun salah tangkap. Artinya, pola represif ini terus berulang tanpa ada koreksi dan evaluasi,” ujar anggota Kontras, Dimas Bagus Arya, dalam konferensi pers di Gedung LBH Jakarta yang juga ditayangkan secara daring, Jumat (29/8).
Menurut Kontras, kekerasan aparat saat menghadapi massa bukan sekadar insiden, melainkan menunjukkan adanya pola pembiaran oleh negara. Polisi dinilai kerap menggunakan pendekatan represif dalam merespons kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
“Ini pelanggaran HAM yang dilakukan aparat terhadap proses penyampaian pendapat masyarakat. Aparat seharusnya melindungi, bukan justru melukai,” tegas Dimas.
Kontras juga menyoroti praktik intimidasi dalam pemeriksaan, penangkapan sewenang-wenang, hingga salah tangkap sebagai bagian dari rangkaian kekerasan yang terus terjadi.
Pola Impunitas
“Belum ada upaya koreksi dan evaluasi dari kepolisian maupun lembaga negara. Pola impunitas masih berlangsung, para pelaku dibiarkan bebas, sehingga kekerasan terus berulang,” tambahnya.
Kontras menilai puncak dari rangkaian kekerasan tersebut terjadi pada 25 dan 28 Agustus 2025. Insiden terakhir menewaskan Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, setelah dilindas mobil taktis kepolisian (rantis) saat aparat membubarkan aksi di Jakarta.
“Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Affan. Tragedi ini menunjukkan pola impunitas yang masih berlangsung. Ini alarm serius bahwa aparat negara kembali gagal menghormati prinsip hak asasi manusia,” ujar Dimas.
Kontras menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945. Oleh karena itu, aparat tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar HAM dalam menjalankan tugasnya.
“Negara hari ini melakukan pembiaran terhadap aparatnya. Tidak ada mekanisme kontrol maupun akuntabilitas yang jelas. Inilah yang menyebabkan kekerasan terhadap warga terus terjadi,” pungkas Dimas. (tb)
Modernisasi Stasiun Gambir dan Penanganan Perlintasan Sebidang Fokus PT KAI
JAKARTA, NEWSREAL.id – Pengembangan sektor perkeretaapian nasional, mulai dari modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta api disorot. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian itu saat...
Harga BBM Subsidi tidak Naik, Ini Penjelasan Pertamina
JAKARTA, NEWSREAL.id – Harga BBM subsidi, yaitu Pertalite dan Biosolar, tidak mengalami perubahan. Baca Juga Bahlil: Evakuasi 2 Kapal Tanker Pertamina dari Selat Hormuz Masih...
Laporan DEN, Survei MBG Tunjukkan Dampak Positif bagi UMKM
JAKARTA,NEWSREAL.id – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil survei independen terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap pemenuhan...
Pembangunan Giant Sea Wall-Pelabuhan, Pemerintah RI Gaet Rusia
JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah RI mengkampanyekan pembangunan Giant Sea Wall yang menjadi salah satu agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Indonesia juga...
Staf Khusus Menag RI di Vesak Festival 2026: Doakan Presiden Prabowo Jaga Perdamaian dan Kerukunan Bangsa
JAKARTA,NEWSREAL.id— Staf Khusus Menteri Agama RI, Gugun Gumilar mengajak seluruh umat menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebangsaan. Dalam acara “Sanghadana Vesak Festival 2026” yang diselenggarakan Young...
Cetak Sejarah, Kemenag Lantik 15 Perempuan sebagai Kepala KUA
JAKARTA,NEWSREAL.id– Baru-baru ini sejarah dicatat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian yang dipimpin Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA baru saja mengangkat belasan pejabatnya ke...
Pelaksanaan Program MBG, Presiden Prabowo : Tekankan Integritas dan Akuntabilitas
BOGOR, NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan...
Pimpinan BGN Diganti, Ketum G-Nesia : Program MBG Butuh Sentuhan Pemimpin Perempuan
SOLO,NEWSREAL.id – Lonceng pertanda bersih-bersih di institusi Badan Gizi Nasional (BGN) sudah dibunyikan Presiden Prabowo Subianto melalui pengumuman yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi...
Presiden Prabowo Benahi BGN, Ketua dan Wakil Ketua Dicopot
JAKARTA,NEWSREAL.id- Presiden Prabowo Subianto membenahi Badan Gizi Nasional. Ketua dan Wakil Ketua BGN copot dan digantikan yang baru. “Bapak presiden mengambil keputusan untuk lakukan pergantian...
Kunjungan Presiden ke Luar Negeri Dikritik, Seskab Teddy : Terpenting Hasil Konkretnya
JAKARTA,NEWSREAL.id – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya pasang badan guna menangkis serang dari berbagai pihak terkait kunjungan Kepala Negara Bersama rombongan ke luar negeri....
12 Kloter Diberangkatkan ke Tanah Air, Kemenhaj : Zamzam sudah Disiapkan”
JAKARTA,NEWSREAL.id — Awal Juni 2026 mulai memasuki fase kepulangan gelombang pertama jamaah haji ke Tanah Air. Pemulangan dilakukan secara berjenjang melalui Bandara Internasional King Abdul...
Dituduh “Diselundupkan” Aparat, Mama Sinta Tegaskan Datang ke Jakarta Mandiri
JAKARTA,NEWSREAL.id – Tokoh perempuan adat dan pejuang lingkungan asal Merauke, Papua Selatan, Yasinta Moiwend alias Mama Sinta, membantah telah menerima fasilitas dari pihak tertentu untuk...
