NEWSREAL.ID, JAKARTA- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajak masyarakat desa untuk tidak takut melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun tindak pidana korupsi Dana Desa. LPSK menegaskan, setiap pelapor berhak mendapat perlindungan hukum dari potensi ancaman, intimidasi, hingga tekanan politik.
“Kami mengetuk keberanian untuk melaporkan tindak pidana korupsi. Banyak yang takut karena risiko ancaman, tekanan, bahkan kehilangan jabatan atau dipindahtugaskan. Dalam konteks inilah LPSK hadir, memastikan mereka yang berdiri di sisi kebenaran tetap mendapat perlindungan,” kata Sekretaris Jenderal LPSK, Sriyana, di Jakarta, Rabu (20/8).
Seruan itu disampaikan usai penandatanganan perjanjian kerja sama antara LPSK dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT). Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani Menteri Desa Yandri Susanto dan Ketua LPSK Achmadi pada 23 Juli 2025.
Perlindungan Hukum
Sriyana menegaskan, mandat LPSK sesuai undang-undang adalah melindungi pelapor, saksi, korban, hingga justice collaborator yang berperan dalam penegakan hukum. Apalagi, posisi justice collaborator kini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang perlakuan khusus bagi pelapor tindak pidana.
“Kami sudah banyak menangani kasus yang melibatkan pelapor maupun justice collaborator. Dengan aturan baru ini, peran mereka semakin dilindungi,” jelasnya.
Sistem Pengungkapan Lebih Kuat
Melalui kolaborasi dengan Kemendes PDT, LPSK ingin memperkuat sistem pengungkapan pelanggaran (whistleblowing system) di desa. Upaya ini mencakup penyediaan sarana pelaporan, peningkatan kapasitas SDM, hingga pertukaran data dan informasi.
Sriyana menekankan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada keberanian individu, melainkan juga pada sistem yang mampu melindungi dan mendukung masyarakat yang berani bersuara.
“Kami berharap masyarakat desa semakin percaya diri melaporkan dugaan penyalahgunaan Dana Desa. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa adalah kunci menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkasnya. (tb)
Dalam Sejarah Dugaan Penyadapan Terungkap, Ketum G-Nesia: Jangan Korbankan Kepercayaan Publik Terhadap Polri
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Ketua Umum Gen Emas Indonesia (G-Nesia), Diah Warih Anjari atau yang akrab disapa Diwa, menilai pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah...
Diusulkan, TGPF soal penggeledahan Ponpes Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen untuk mencari titik terang terkait penggeledahan di Pondok Pesantren (Ponpes)...
Komnas HAM Desak Pemulihan Psikologis Santriwati Pesantren Sukoharjo
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemulihan psikologis bagi santriwati, ustazah, dan balita yang diduga mengalami trauma akibat penggeledahan aparat di...
243 Orang dan 13 Korporasi jadi Tersangka Karhutla, Ini Penjelasan Kapolri
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan sebanyak 243 orang dan 13 korporasi menjadi tersangka dalam kasus kebakaran hutan...
Heboh Temuan Ombusmand RI di Lapas Cibinong, Diah Warih: Keadilan Tak Boleh Mengenal Kasta di Balik Jeruji
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Keadilan tidak boleh mengenal kasta, termasuk di balik jeruji besi. Prinsip itulah yang ditegaskan Founder Diwa Foundation Diah Warih Anjari dalam menyoroti hasil...
Temuan Ombudsman dan Kementerian Imipas di Lapas Cibinong Berbeda, Komisi XIII : Harus Diusut Tuntas
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta perbedaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) di Lapas Kelas...
Terkait Proyek Dinas PUTR, KPK Gelar OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara
JAKARTA,NEWSREAL.ID– Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena menjadi bupati yang ditarget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkini. Sirajudin terkait dugaan korupsi...
Tersangka Kasus Pedagang Cermin Tewas di Pejompongan Ditetapkan, Diwa: Isu Anggota GRIB Terlibat Hoaks
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Misteri kasus meninggalnya pedagang cermin di kawasan Pejompongan memasuki babak baru. Kepolisian telah menetapkan tersangka dalam perkara tersebut. Perkembangan ini sekaligus menjadi penegasan...
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tewasnya Pedagang Cermin di Pejompongan
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan yang menyebabkan tewasnya pedagang cermin Bambang Setiawan (59) di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat....
Polri Ungkap 72 Tersangka Karhutla, Ditangani Sembilan Polda
JAKARTA,NEWSREAL.ID — Jajaran Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi,...
Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan
TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...
DPR Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyekapan oleh Oknum Polisi di Jateng
JAKARTA, NEWSREAL.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI soroti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial M (30), warga Cirebon, Jawa Barat (Jabar)....
