NEWSREAL.ID, SEMARANG- Dinamika politik di Kabupaten Pati terus menjadi sorotan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pihaknya mencermati secara seksama jalannya proses hak angket DPRD Pati yang tengah menguji kebijakan Bupati Sudewo pascaaksi demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.
“Kami cermati dan awasi proses yang ada. Kita hormati pansus-nya (panitia khusus) dan tunggu saja,” ujar Bima usai rapat percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Gedung Gradhika, Semarang, Kamis (28/8).
Seiring bergulirnya pembahasan hak angket, Bima meminta masyarakat Pati untuk tetap menjaga suasana kondusif hingga hasil akhir keluar. Ia juga mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang memastikan pelayanan publik di Pati tetap berjalan normal di tengah dinamika politik daerah. “Kami apresiasi Pak Gubernur, karena di sana pelayanan publik tetap jalan,” ucapnya.
Aspirasi Warga
Menanggapi aksi warga Pati yang mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan rencana sebagian massa mendatangi lembaga antirasuah itu, Bima menilai hal tersebut bagian dari kebebasan berekspresi masyarakat. “Silakan saja, itu ruang demokrasi. Tidak ada larangan,” tegasnya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati telah resmi membentuk panitia khusus (pansus) hak angket pada Rabu (13/8). Dalam rapat paripurna yang dihadiri 42 dari 50 anggota DPRD, seluruh fraksi sepakat membentuk pansus dengan 15 anggota.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menjelaskan, pansus diberi waktu 60 hari kerja untuk mengevaluasi kebijakan Bupati Sudewo, khususnya dalam penanganan aksi massa. Hasilnya nanti akan direkomendasikan ke Mahkamah Agung (MA).
Ali juga mengimbau masyarakat agar tetap menyalurkan aspirasi secara baik dan menghindari tindakan anarkis. “Pati milik bersama, maka kondusivitas harus dijaga bersama,” ujarnya. (tb)
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
