Jejak Duit Bupati Pati Terbuka, KPK Telusuri Aliran ke Koperasi Syariah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati Sudewo terus melebar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyoroti pergerakan uang Sudewo yang diduga mengalir ke Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Artha Bahana Syariah.

Pendalaman tersebut dilakukan penyidik KPK dengan memeriksa Direktur Bisnis KSPPS Artha Bahana Syariah sebagai saksi pada Senin (9/2/2026). Pemeriksaan difokuskan pada transaksi keuangan yang melibatkan Sudewo di koperasi tersebut.

“Penyidik mendalami dugaan aliran uang, baik masuk maupun keluar, yang berkaitan dengan saudara SDW di Koperasi ABS,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut Budi, penyidik juga mengonfirmasi hubungan antara Sudewo dan koperasi tersebut untuk mengetahui latar belakang serta tujuan transaksi yang terjadi. “Semua akan didalami, termasuk maksud dari aliran dana tersebut dan keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani,” kata dia.

Penetapan Tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Sudewo sebagai tersangka bersama tiga kepala desa, yakni Abdul Suyono (Kepala Desa Karangrowo), Sumarjiono (Kepala Desa Arumanis), dan Karjan (Kepala Desa Sukorukun). Mereka diduga terlibat dalam pemerasan terhadap calon perangkat desa.

Keempat tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara KPK dan dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang dilakukan beberapa waktu lalu. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan delapan orang dan menyita uang tunai sebesar Rp2,6 miliar.

Tak berhenti di situ, KPK juga memastikan akan menggabungkan berkas perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa dengan kasus dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang turut menyeret nama Sudewo.

Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Timur periode 2021–2022, Reza Maulana Maghribi. Pemeriksaan itu mendalami dugaan pengaturan proyek serta aliran fee proyek yang diduga mengalir ke Sudewo.

“Dengan dua penyidikan yang berjalan untuk tersangka yang sama, dimungkinkan dilakukan dakwaan kumulatif agar proses hukum lebih efektif,” pungkas Budi. (tb)