Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Nasional

DPR Minta KPU Jelaskan soal Aturan Pembatasan Dokumen Capres

Tim Redaksi, Newsreal.id
Senin, 15 September 2025 20:18 WIB
DPR Minta KPU Jelaskan soal Aturan Pembatasan Dokumen Capres
NEWSREAL.ID - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan klarifikasi terkait keputusan yang membatasi akses publik terhadap 16 dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Langkah ini dinilai penting untuk menjaga transparansi dan mencegah polemik panjang di masyarakat.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai dokumen persyaratan capres-cawapres sejatinya tidak tergolong informasi yang dikecualikan. “Berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik, mestinya informasi capres dan cawapres bukan sebagai informasi yang dikecualikan, karena tidak bersifat sebagai kerahasiaan negara dan tidak juga mengganggu privasi seseorang,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/9).

Ia mengingatkan bahwa selama ini data calon legislatif bisa diakses publik. Karena itu, keputusan KPU justru memunculkan tanda tanya, apalagi dikeluarkan setelah tahapan pemilu rampung.

Keputusan KPU

KPU sendiri telah menetapkan aturan tersebut dalam Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025, yang menyebut 16 dokumen capres-cawapres masuk kategori informasi publik yang dikecualikan.

Daftar itu mencakup KTP, akta kelahiran, surat catatan kepolisian, laporan harta kekayaan, bukti laporan pajak, riwayat hidup, ijazah, hingga surat pernyataan pengunduran diri dari TNI/Polri/PNS maupun BUMN/BUMD.

Menanggapi kritik, Ketua KPU RI Afifuddin menjelaskan keputusan ini sesuai Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memungkinkan pengecualian informasi berdasarkan pengujian konsekuensi dan kepentingan yang lebih besar.

Kebijakan ini akan berlaku selama lima tahun, kecuali ada persetujuan tertulis dari pihak terkait atau kebutuhan pengungkapan untuk kepentingan jabatan publik. (tb)

Berita Terbaru

Mensos Tekankan Peran Perangkat Desa dalam Pembaruan Data Bansos

NEWSREAL.ID, SIDOARJO– Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya peran perangkat desa dalam proses digitalisasi dan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional...

Perkuat Kerja Sama, Albanese Bertemu Prabowo di Istana

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen kedua negara...

Anggaran Pendidikan Dipakai MBG Digugat, Dosen-Guru Minta MK Turun Tangan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemanfaatan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai penolakan. Kali ini, gugatan resmi diajukan dosen dan guru ke Mahkamah Konstitusi...

Awal Puasa 2026 Bisa Berbeda, BRIN Prediksi Ramadan Mulai 19 Februari

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Potensi beda awal puasa kembali muncul tahun depan. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19...

Pengangguran RI Masih 7,35 Juta Orang, Lulusan SMK Paling Banyak Nyari Kerja

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Jumlah pengangguran di Indonesia memang turun, tapi angkanya masih bikin mikir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 7,35 juta orang yang belum bekerja...

Soal Iuran Board of Peace, Seskab: Nggak Wajib

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Isu iuran miliaran dolar ke Board of Peace akhirnya dijelaskan pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian itu...

Prabowo Gaspol Urusan Sampah, Riset Diminta Turun Tangan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Masalah sampah tak mau lagi dibiarkan jadi cerita lama yang berulang. Presiden RI Prabowo Subianto meminta persoalan sampah dibereskan lewat riset dan teknologi...

BMKG: Musim Kemarau Diprediksi Mulai April 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, akan berakhir pada Februari...

Menteri PU Laporkan Serapan Anggaran 2025 Tembus 95 Persen

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan realisasi anggaran Kementerian PU sepanjang tahun 2025 mencapai 95,23 persen atau setara Rp106,78 triliun dari total...

Jelang Lebaran 2026, Mentan Jamin Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan pangan saat Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pasokan pangan...

Ramadan 2026, Baznas Gulirkan 29 Program dari Zakat hingga Layanan Mudik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyiapkan puluhan program unggulan yang dirancang untuk memperluas manfaat zakat,...

Bahas Board of Peace Gaza, Prabowo Panggil Ormas Islam ke Istana

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Isu keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) segera dibawa ke meja diskusi Istana. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu...

Leave a comment