Forum Pemred: Kebebasan Pers Tak Boleh Dihalang, Bahkan di Istana

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, menuai sorotan luas. Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Indonesia menegaskan negara wajib menjamin kebebasan pers tanpa ada bentuk penghalangan, termasuk di lingkungan istana kepresidenan.

“Negara harus memastikan tidak ada penghalangan kerja jurnalistik di wilayah hukum Indonesia, termasuk di istana,” demikian pernyataan Forum Pemred yang ditandatangani Ketua Retno Pinasti dan Sekretaris Irfan Junaedi di Jakarta, Minggu (28/9).

Forum Pemred menyayangkan langkah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang mencabut kartu liputan khusus istana milik Diana Valencia. Mereka mendesak BPMI segera menjelaskan dasar dan alasan di balik keputusan tersebut agar tidak menimbulkan preseden buruk bagi kebebasan pers.

Dalam pernyataannya, Forum Pemred mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan jelas melarang segala bentuk tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik. Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan, pelanggaran terhadap kemerdekaan pers dapat dipidana hingga dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.

“Pasal-pasal itu menegaskan kebebasan pers dan hak wartawan untuk mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan informasi,” tegas Forum Pemred.

Pilar Demokrasi

Di sisi lain, Forum Pemred tetap mendorong peningkatan kualitas jurnalisme nasional, dengan tetap menempatkan kemerdekaan pers sebagai pilar utama demokrasi. Mereka juga mengapresiasi sikap redaksi CNN Indonesia yang memilih menempuh jalur dialogis dalam menyelesaikan persoalan ini.

CNN Indonesia sendiri melalui Pemimpin Redaksi Titin Rosmasari membenarkan pencabutan ID liputan Diana Valencia. Ia menyebut, kartu tersebut diambil petugas BPMI pada Sabtu (27/9) malam di kantor redaksi CNN Indonesia.

“Benar telah terjadi pencabutan Id Pers Istana atas nama Diana Valencia pada pukul 19.15 WIB. Kami terkejut dan sudah melayangkan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta penjelasan,” ujar Titin.

Menurut Titin, pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto saat jumpa pers di Bandara Halim Perdana Kusuma, usai lawatan luar negeri, bersifat penting dan relevan. Pertanyaan itu menyinggung isu program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu topik yang belakangan menjadi sorotan publik.

Forum Pemred berharap kasus yang menimpa Diana tidak terulang kembali di masa mendatang. “Ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam menjaga komitmen terhadap kemerdekaan pers di Indonesia,” demikian pernyataan Forum Pemred. (tb)