PDIP Dorong Pemerintah Desak PBB Jatuhkan Sanksi Ekonomi kepada Israel

NEWSREAL, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah strategis dan tegas dalam merespons eskalasi konflik di Timur Tengah, khususnya menyangkut agresi militer Israel yang terus berulang.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Israel, melalui koordinasi erat dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyoroti bahwa tindakan militer Israel yang menyasar setidaknya enam negara—Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak—tidak pernah mendapat respons tegas berupa sanksi dari PBB, meskipun telah berlangsung ribuan kali.

“Sudah saatnya komunitas internasional, termasuk Indonesia, bersikap lebih proaktif. Agresi Israel yang berulang tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga melemahkan wibawa lembaga multilateral seperti PBB,” kata Said dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat (13/6).

Said juga mendorong agar Pemerintah Indonesia mengambil inisiatif jangka panjang dengan merumuskan peta jalan perdamaian untuk kawasan Timur Tengah, yang dapat diajukan kepada Majelis Umum, Dewan Keamanan, serta Sekretaris Jenderal PBB. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam diplomasi global untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan.

Terkait serangan terbaru Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, Said menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Pasal 4 ayat 2 Piagam PBB, yang menjamin kedaulatan setiap negara.

Picu Konflik

“Tindakan semena-mena tersebut berisiko memicu konflik berskala besar, termasuk potensi konfrontasi nuklir yang bisa berdampak luas terhadap stabilitas dan kemanusiaan global,” ujarnya.

Lebih lanjut, Said mendorong Pemerintah Indonesia agar secara resmi meminta Sekretariat Jenderal PBB menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 99 Piagam PBB, untuk menyampaikan peringatan kepada Dewan Keamanan atas ancaman serius terhadap perdamaian dunia yang ditimbulkan oleh tindakan Israel.

“Langkah ini penting agar Dewan Keamanan dapat segera mengadakan sidang darurat dan mengambil langkah konkret, bukan hanya kecaman verbal,” ucapnya.

Selain itu, PDI Perjuangan juga menilai perlunya pendekatan kolektif melalui kerja sama diplomatik dengan negara-negara OKI dan ASEAN untuk mempertimbangkan tindakan lanjutan, termasuk pemutusan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Tak hanya itu, Said juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap penggunaan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB. “Indonesia perlu mendorong reformasi mekanisme veto agar tidak bertentangan dengan semangat dasar PBB, yakni menjaga perdamaian dan keamanan dunia,” tambahnya.

Sebagai langkah lebih lanjut, Indonesia juga diusulkan untuk mendorong dikeluarkannya Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum, dengan dukungan negara-negara sahabat di OKI dan ASEAN, sebagai respons atas pelanggaran berulang terhadap prinsip-prinsip perdamaian internasional. (tb)