KPK Periksa Tujuh Saksi Travel Haji Era Yaqut

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh saksi dari sejumlah biro perjalanan haji untuk mendalami dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 pada masa kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Pemeriksaan berlangsung di Polda Jawa Timur, Rabu (24/9).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan ini difokuskan pada mekanisme pemberian kuota haji khusus, termasuk kemungkinan adanya praktik permintaan uang oleh pihak-pihak tertentu di Kementerian Agama.

“Benar, kita melihatnya dua sisi. Dari hulu ke hilir terkait distribusi kuota, dan sebaliknya dari hilir ke hulu. Apakah ada permintaan uang, berapa jumlahnya, bagaimana mekanismenya, dan apakah ada perantara,” ungkap Budi.

Tujuh saksi yang dipanggil KPK antara lain Mohammad Ansor Alamsyah, Komisaris PT Shafira Tour & Travel, Syarif Hidayatullah, Dirut PT Persada Duabeliton Travel, Ismed Jauhar, Komisaris PT Tourindo Gerbang Kerta Susila dan Asyhar, Direktur PT Safari Global Perkara.

Selain itu ada nama Irma Fatrijani, Dirut PT Panglima Express Biro Perjalanan Wisata, Denny Imam Syapi’i, Manajer Haji PT Saudaraku dan Syihabul Muttaqin, wiraswasta. Sehari sebelumnya, lima saksi dari agen travel lain juga diperiksa penyidik terkait dugaan praktik serupa.

Kuota Tambahan

Kasus ini mencuat setelah tambahan kuota haji sebesar 20.000 jemaah yang diperoleh Indonesia melalui pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada Oktober 2023, diduga tidak dibagi sesuai ketentuan.

Sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019, seharusnya kuota tambahan dibagi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Artinya, 18.400 untuk reguler dan 1.600 untuk khusus. Namun, dalam praktiknya, berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, kuota tambahan justru dibagi rata, 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus.

Dalam proses penyidikan, KPK telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri yakni mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur.

Selain itu, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk rumah Yaqut di Condet (Jakarta Timur), kantor biro perjalanan haji di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kemenag. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, hingga properti yang diduga terkait perkara.

KPK mengungkapkan, berdasarkan perhitungan awal, dugaan kerugian negara dari kasus kuota haji tambahan 2023-2024 mencapai Rp1 triliun lebih. Nilai ini masih akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Pemeriksaan saksi-saksi akan dilakukan secara maraton sepanjang pekan ini. Penyidikan berjalan tanpa hambatan,” tegas Budi. (tb)