NEWSREAL.ID, JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dua rumah milik aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama disita penyidik, dengan total nilai mencapai Rp6,5 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan penyitaan dilakukan pada Senin (8/9). Kedua rumah tersebut berlokasi di Jakarta Selatan dan diduga kuat dibeli menggunakan hasil tindak pidana jual-beli kuota haji tahun 1445 H/2024 M.
“Uang pembelian dua rumah itu dilakukan secara tunai pada 2024. Diduga berasal dari biaya jual-beli kuota haji,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/9).
Kasus ini bermula dari penyidikan dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024. Pada 7 Agustus 2025, KPK sempat meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait penyelidikan awal.
Dua hari kemudian, pada 9 Agustus 2025, KPK resmi mengumumkan status perkara masuk tahap penyidikan. Dari hasil komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan menembus Rp1 triliun lebih.
Untuk memperkuat penyidikan, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, salah satunya eks Menag Yaqut.
Sorotan Publik
Selain jalur hukum, masalah kuota haji 2024 juga menjadi sorotan politik. Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI menilai ada kejanggalan besar dalam pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi.
Kementerian Agama saat itu membagi rata 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal, menurut Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019, kuota haji khusus hanya 8 persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler.
Dengan temuan terbaru berupa dua rumah senilai miliaran rupiah, KPK memastikan penyidikan akan terus diperluas untuk menelusuri aliran dana dan aset lain yang diduga berasal dari hasil korupsi kuota haji.
Publik kini menanti langkah berikutnya, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru dalam kasus yang disebut-sebut sebagai salah satu skandal haji terbesar sepanjang sejarah Indonesia. (ct)
Share:
155 Ribu Warga Binaan Dapat Remisi Lebaran, 1.162 Orang Langsung Bebas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sebanyak 155.908 warga binaan di seluruh Indonesia menerima remisi khusus Idul Fitri 1447 H/2026. Kebijakan ini ditegaskan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk penghargaan...
KPK Alihkan Penahanan Yaqut Jadi Tahanan Rumah Sejak 19 Maret
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026) malam. Juru Bicara...
Empat Oknum TNI Ditahan, Diduga Terlibat Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menahan empat personel TNI yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Komandan Puspom TNI,...
KPK Bongkar Peran “Gus Alex” di Skandal Kuota Haji
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap peran penting Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dalam kasus dugaan korupsi pengaturan kuota dan penyelenggaraan haji di...
BNN Musnahkan 34 Kg Narkoba, 147 Ribu Jiwa Disebut Terselamatkan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Narkotika Nasional memusnahkan sebanyak 34,21 kilogram barang bukti narkotika hasil pengungkapan sembilan kasus, yang disebut telah menyelamatkan sekitar 147.340 jiwa. Pelaksana Tugas...
Polisi Periksa Tujuh Saksi dan Analisis 86 CCTV Usut Teror Air Keras ke Aktivis Kontras
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Polisi terus mendalami kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Andrie Yunus. Hingga kini,...
Aktivis Disiram Air Keras, Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus penyiraman diduga air keras terhadap seorang aktivis HAM memicu perhatian serius pemerintah. Presiden Prabowo Subianto disebut langsung memerintahkan kepolisian untuk mengusut tuntas...
KPK Curiga ‘THR Pejabat’ Tak Cuma di Cilacap, Kepala Daerah Lain Diminta Hentikan Praktik Ini
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kasus dugaan “THR pejabat” di Cilacap membuka kotak pandora baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pemberian tunjangan hari raya dari kepala daerah...
Kunker Virtual, Jaksa Agung ST Burhanuddin Tekankan Penegakan Hukum Proaktif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menekankan pentingnya penegakan hukum yang proaktif, profesional, dan berintegritas kepada seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia menjelang Hari Raya...
Sembilan OTT KPK Sepanjang 2026, Tiga Kasus Terjadi Selama Ramadan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan sembilan operasi tangkap tangan (OTT) sejak awal tahun 2026. Penangkapan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menjadi OTT...
KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, bersama 26 orang...
Menteri HAM Kutuk Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis Kontras, Desak Polisi Usut Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia mengutuk keras aksi penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban...
