Puan Pimpin Rapat Pimpinan Fraksi, DPR Sepakat Lakukan Reformasi Internal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Gelombang unjuk rasa yang meluas di berbagai daerah dalam sepekan terakhir menjadi momentum bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk berbenah.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengumpulkan para pimpinan fraksi partai politik parlemen dalam rapat khusus membahas transformasi DPR sekaligus merespons aspirasi masyarakat.

Pertemuan berlangsung di ruang rapat pimpinan DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/9). Hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, serta seluruh ketua fraksi DPR.

“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk transformasi DPR. Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, serta melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Puan dalam keterangan resminya.

Puan menegaskan, DPR akan terus terbuka, melakukan evaluasi, dan memperbaiki diri agar sesuai dengan aspirasi rakyat. “Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” tambahnya.

Ruang Dialog

Sebelumnya, DPR telah membuka ruang dialog dengan perwakilan 16 organisasi mahasiswa pada Rabu (3/9). Dialog ini menjadi langkah awal merespons demonstrasi besar-besaran pada 25-31 Agustus 2025 yang terjadi di berbagai daerah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam kesempatan itu, menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan dan kekurangan wakil rakyat selama menjalankan tugas. Namun, ia menegaskan bahwa permintaan maaf tidak cukup tanpa adanya evaluasi dan langkah konkret.

“Permintaan maaf ini tidak cukup tanpa evaluasi dan perbaikan menyeluruh, yang akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ucap Dasco.

Menurut Dasco, DPR juga sudah berkomitmen melaksanakan reformasi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Agenda reformasi itu antara lain evaluasi menyeluruh atas gaji dan tunjangan, moratorium kunjungan kerja baik ke luar negeri maupun dalam negeri, serta dukungan atas pembentukan tim investigasi dugaan makar.

Selain itu, DPR akan mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. “Tadi juga muncul tuntutan mengenai pengurangan pajak-pajak yang perlu didorong DPR bersama pemerintah,” ungkap Dasco.

Dengan serangkaian langkah tersebut, DPR berjanji menjadikan kritik dan aspirasi rakyat sebagai pijakan utama dalam melakukan reformasi kelembagaan agar lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan harapan masyarakat. (ct)