Sri Mulyani Atur Efisiensi Anggaran 2026, 15 Jenis Belanja Ini Diperketat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan efisiensi anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN.

“Dalam rangka menjaga keberlanjutan fiskal dan mendukung program prioritas pemerintah, dilakukan penyesuaian belanja negara melalui efisiensi belanja dalam APBN,” bunyi Pasal 2 ayat (1) PMK tersebut, dikutip Kamis (7/8).

Efisiensi tidak hanya menyasar belanja K/L, tetapi juga dana transfer ke daerah (TKD). Kebijakan ini merupakan gelombang kedua penghematan anggaran di era Presiden Prabowo Subianto, setelah sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 berhasil menghemat belanja K/L senilai Rp256,1 triliun dan TKD sebesar Rp50,59 triliun.

PMK tersebut menegaskan 15 jenis belanja yang perlu dihemat, antara lain alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan sejenisnya, kajian dan analisis, diklat dan bimtek. honor output kegiatan dan jasa profesi, percetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan dan lisensi aplikasi. Selain itu, ada jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin hingga infrastruktur.

Item tersebut identik dengan yang tercantum dalam Surat Menkeu S-37/MK.02/2025, namun tidak disebutkan secara spesifik besaran efisiensi yang harus dipenuhi K/L.

Arahan Presiden

Sri Mulyani memiliki kewenangan menyesuaikan item efisiensi sesuai arahan Presiden. K/L nantinya akan menerima surat resmi berisi besaran efisiensi masing-masing dan wajib menyesuaikan rencana belanja, jenis anggaran, dan sumber dananya.

Namun, angka efisiensi yang ditetapkan tidak dapat diganggu gugat. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, penghematan akan diblokir dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Selain K/L, PMK juga mengatur tata cara efisiensi dana TKD. Ada lima sektor yang menjadi sasaran infrastruktur dan sejenisnya, dana otonomi khusus dan keistimewaan, dana yang belum dialokasikan per daerah, dana yang tidak digunakan untuk pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta TKD lainnya yang ditentukan

Dana TKD hasil efisiensi akan dicadangkan dan tidak langsung disalurkan, kecuali atas instruksi Presiden. Hingga kini belum diumumkan target efisiensi 2026, baik dari K/L maupun TKD. Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025 mendatang. (ct)