Ekonomi Bisnis

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun

Tim Redaksi, Admin
Kamis, 29 Januari 2026 16:33 WIB
Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun
NEWSREAL.ID - Gedung Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025, total perputaran dana dari tambang emas ilegal itu tercatat mencapai Rp992 triliun.

Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah menyebutkan, nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI pada periode tersebut mencapai Rp185,03 triliun.

“Selama periode 2023-2025, total nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI mencapai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp992 triliun,” ujar Natsir dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).

Secara khusus pada tahun 2025, PPATK telah menerbitkan 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) dan dua Laporan Informasi terkait sektor pertambangan. Dari laporan tersebut, nominal transaksi yang terpantau mencapai Rp517,47 triliun.

Pasar Luar Negeri

Menurut Natsir, mayoritas temuan PPATK berkaitan dengan praktik penambangan dan distribusi emas ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas tersebut bahkan terindikasi terhubung dengan pasar luar negeri.

“Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan sejumlah pulau lain menjadi wilayah dengan aktivitas PETI. Selain itu, terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri,” ungkapnya.

Tak hanya sektor pertambangan, PPATK juga menemukan transaksi mencurigakan di sektor lingkungan hidup. Sebanyak 15 LHA telah diserahkan dengan nilai transaksi dugaan tindak pidana mencapai Rp198,70 triliun.

Salah satu temuan yang menjadi sorotan, lanjut Natsir, adalah adanya perbuatan pidana yang berdampak pada kelangkaan komoditas strategis di dalam negeri, sehingga memicu lonjakan harga.

Sementara di sektor kehutanan, PPATK telah menyampaikan tiga LHA kepada Kementerian Kehutanan dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp137 miliar.

Transaksi tersebut diduga berasal dari praktik jual beli kayu hasil penebangan ilegal. Pasalnya, tidak ditemukan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang menjadi syarat utama legalitas usaha kehutanan. “Tidak adanya sertifikat legalitas menjadi indikasi kuat bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara ilegal,” pungkas Natsir. (tb)

Berita Terbaru

Logis 08: Penguatan Rupiah dan IHSG Dipengaruhi Tren Positif Pelaku Pasar yang Diinisiasi Sufmi Dasco

JAKARTA,NEWSREAL.id – Penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan pelaku...

Rupiah Kian Dekati Rp 18.000, Begini Komitmen BI

JAKARTA,NEWSREAL.id – Bank Indonesia terus berkomitmen hadir di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah,. Hal tersebut menjadi komitmen BI seperti yang disampaikan gubernurnya belum...

KSP Tegaskan Ucapan Presiden soal Dolar terkait Pemakaian Sumber Daya di Desa

JAKARTA, NEWSREAL.id – Pernyataan Presiden Prabowo terkait warga desa tidak menggunakan dolar AS karena ingin menyoroti bahwa masyarakat di desa menggunakan sumber daya lokal. Hal...

Kredibilitas BI Usai Rupiah Signifikan Melemah Dipertanyakan

JAKARTA,NEWSREAL.id – Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio menyoroti kinerja Bank Indonesia (BI) yang merespons pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan yang terjadi di...

Penandatanganan MoU Danantara-Hisense Disaksikan Prabowo di Kartanegara

JAKARTA,NEWSREAL.id– Presiden Prabowo Subianto menerima delegasi Hisense di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2025. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja...

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Positif Tembus 5,61 Persen

JAKARTA,NEWSREAL.id – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang kini menunjukkan tren akselerasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai...

Edy Kusnadi Resmi Jadi Calon Dirut Bank Kalbar, Ini Strateginya Perkuat Ekonomi di Kalbar

PONTIANAK,NEWSREAL.id – Bank Kalbar resmi menunjuk Edy Kusnadi sebagai Calon Direktur Utama (Dirut) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026. Penunjukan ini...

Investasi Kuartal I 2026 Tembus Rp498,79 Triliun dan Serap 700 Ribu Lebih Tenaga Kerja

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, terkait capaian realisasi investasi pada kuartal pertama tahun 2026. Dalam laporannya...

Reformasi Sektor Pertambangan Nasional, Bahlil Laporkan Penataan IUP ke Presiden

JAKARTA,newsreal.id – Langkah tegas pemerintah diambil pemerintah dalam penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan. Hal ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan...

Indonesia Buka Investasi Rusia untuk Infrastruktur Strategis Nasional

JAKARTA,newsreal.id – Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi Rusia untuk memperkuat kerja sama investasi jangka panjang di sektor energi. Kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pasokan...

Masyarakat Transportasi Soroti Krisis Energi, Saatnya Berubah ke Transportasi Massal

JAKARTA,newsreal.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) melihat krisis energi global dijadikan momentum strategis untuk melakukan transformasi sistem transportasi nasional secara menyeluruh. MTI mendorong program peralihan...

Diluncurkan 17 Oktober 2023, Whoosh Catat 15 Juta Perjalanan Penumpang

JAKARTA, newsreal.id -Diluncurkan pada 17 Oktober 2023 hingga Selasa (14/4), Whoosh telah melayani lebih dari 15 juta perjalanan penumpang. Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menandai pertumbuhan...