NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025, total perputaran dana dari tambang emas ilegal itu tercatat mencapai Rp992 triliun.
Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah menyebutkan, nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI pada periode tersebut mencapai Rp185,03 triliun.
“Selama periode 2023-2025, total nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI mencapai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp992 triliun,” ujar Natsir dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).
Secara khusus pada tahun 2025, PPATK telah menerbitkan 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) dan dua Laporan Informasi terkait sektor pertambangan. Dari laporan tersebut, nominal transaksi yang terpantau mencapai Rp517,47 triliun.
Pasar Luar Negeri
Menurut Natsir, mayoritas temuan PPATK berkaitan dengan praktik penambangan dan distribusi emas ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas tersebut bahkan terindikasi terhubung dengan pasar luar negeri.
“Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan sejumlah pulau lain menjadi wilayah dengan aktivitas PETI. Selain itu, terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri,” ungkapnya.
Tak hanya sektor pertambangan, PPATK juga menemukan transaksi mencurigakan di sektor lingkungan hidup. Sebanyak 15 LHA telah diserahkan dengan nilai transaksi dugaan tindak pidana mencapai Rp198,70 triliun.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan, lanjut Natsir, adalah adanya perbuatan pidana yang berdampak pada kelangkaan komoditas strategis di dalam negeri, sehingga memicu lonjakan harga.
Sementara di sektor kehutanan, PPATK telah menyampaikan tiga LHA kepada Kementerian Kehutanan dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp137 miliar.
Transaksi tersebut diduga berasal dari praktik jual beli kayu hasil penebangan ilegal. Pasalnya, tidak ditemukan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang menjadi syarat utama legalitas usaha kehutanan. “Tidak adanya sertifikat legalitas menjadi indikasi kuat bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara ilegal,” pungkas Natsir. (tb)
BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut
NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...
Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...
Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...
Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...
Oleh-Oleh Haji Kini Bisa Dibeli dari Tanah Air
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tradisi membawa oleh-oleh sepulang haji tak lagi harus bergantung pada belanja di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan terobosan digital...
Masuk 2026, Properti Masih Ngebut: Gudang, Industri, hingga Hotel Jadi Andalan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Setelah melewati tahun 2025 yang penuh dinamika, sektor properti nasional tak kehilangan optimisme. Memasuki 2026, sejumlah subsektor diprediksi tetap tumbuh, dengan pergudangan dan...
Komisi VII DPR Puji Industri yang Pakai Bahan Lokal
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Industri jamu nasional dinilai punya daya tahan kuat di tengah tantangan global. Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap industri farmasi tradisional yang...
Freeport Siapkan Langkah Perpanjangan Izin di RI
NEWSREAL.ID JAKARTA- Operasi tambang raksasa Freeport di Papua belum mau berhenti dalam waktu dekat. Setelah proyek smelter hampir tuntas, Freeport-McMoRan Inc. mulai membuka bab baru:...
Pipa Bocor, RI Kehilangan 2 Juta Barel Minyak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Awal tahun 2026 diwarnai gangguan serius pada sektor energi nasional. Kebocoran pipa migas di wilayah Sumatra berdampak pada terhentinya aliran gas ke salah...
Menkeu Purbaya Siap Bersih-bersih Pajak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada toleransi bagi oknum internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan pelanggaran. Dengan dukungan penuh Presiden...
PHK Naik di 2025, Kemnaker Ungkap Biang Keroknya
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan penyebab utama melonjaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2025. Total, ada 88.519 pekerja yang terdampak, naik lebih...
Pemerintah Siapkan BUMN Tekstil Baru Pengganti Sritex
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penutupan operasional PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi peringatan serius bagi industri tekstil nasional. Merespons kondisi tersebut, pemerintah bergerak menyiapkan pembentukan badan...
