NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025, total perputaran dana dari tambang emas ilegal itu tercatat mencapai Rp992 triliun.
Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongah menyebutkan, nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI pada periode tersebut mencapai Rp185,03 triliun.
“Selama periode 2023-2025, total nilai nominal transaksi yang diduga terkait PETI mencapai Rp185,03 triliun, dengan total perputaran dana sebesar Rp992 triliun,” ujar Natsir dalam keterangan tertulis, Kamis (29/1/2026).
Secara khusus pada tahun 2025, PPATK telah menerbitkan 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) dan dua Laporan Informasi terkait sektor pertambangan. Dari laporan tersebut, nominal transaksi yang terpantau mencapai Rp517,47 triliun.
Pasar Luar Negeri
Menurut Natsir, mayoritas temuan PPATK berkaitan dengan praktik penambangan dan distribusi emas ilegal yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Aktivitas tersebut bahkan terindikasi terhubung dengan pasar luar negeri.
“Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, Pulau Jawa, dan sejumlah pulau lain menjadi wilayah dengan aktivitas PETI. Selain itu, terdapat praktik aliran emas hasil PETI menuju pasar luar negeri,” ungkapnya.
Tak hanya sektor pertambangan, PPATK juga menemukan transaksi mencurigakan di sektor lingkungan hidup. Sebanyak 15 LHA telah diserahkan dengan nilai transaksi dugaan tindak pidana mencapai Rp198,70 triliun.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan, lanjut Natsir, adalah adanya perbuatan pidana yang berdampak pada kelangkaan komoditas strategis di dalam negeri, sehingga memicu lonjakan harga.
Sementara di sektor kehutanan, PPATK telah menyampaikan tiga LHA kepada Kementerian Kehutanan dengan nilai transaksi yang dianalisis mencapai Rp137 miliar.
Transaksi tersebut diduga berasal dari praktik jual beli kayu hasil penebangan ilegal. Pasalnya, tidak ditemukan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang menjadi syarat utama legalitas usaha kehutanan. “Tidak adanya sertifikat legalitas menjadi indikasi kuat bahwa aktivitas tersebut dilakukan secara ilegal,” pungkas Natsir. (tb)
Alarm bagi Pengusaha Rokok Indonesia, Menkeu Beri Tenggat Beralih Ilegal ke Legal
JAKARTA,newsreal.id – Informasi penting disampaikan pemerintah kepada para pengusaha rokok di Indonesia. Informasi ini disampaikan, agar para pengusaha rokok ini segera melengkapi diri izin usaha...
Bentuk Sistem Agroforestri Tradisional, Ini Modal yang Dimiliki Indonesia
NEWSREAL, Jakarta – Diskursus mengenai tanaman komoditas unggulan nasional dalam konteks perubahan iklim kerap terjebak pada simplifikasi sumber masalah atau bagian dari solusi. Dalam kenyataannya,...
KPK Ingatkan Kemenperin Waspadai Risiko Tata Kelola Investasi Rp6,74 Triliun
NEWSREAL.ID, JAKARTA- KPK mengingatkan Kementerian Perindustrian untuk mengantisipasi potensi risiko tata kelola dalam realisasi investasi sebesar Rp6,74 triliun di 175 kawasan industri sepanjang 2025. Kepala...
Hadapi Gejolak Geopolitik, Pertamina Percepat Pengembangan Energi Terbarukan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PT Pertamina (Persero) mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Vice President...
Pengusaha Wanti-wanti Risiko Fiskal di Balik Penahanan Harga BBM
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kalangan pengusaha mengapresiasi langkah pemerintah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak global akibat konflik Timur Tengah. Namun, kebijakan...
Harga BBM Nonsubsidi Belum Naik, Pertamina Tanggung Selisih Sementara
NEWSEAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi tetap stabil meski terjadi lonjakan harga minyak dunia. Untuk sementara, selisih harga tersebut ditanggung oleh...
RI-Korsel Teken Sepuluh MoU Strategis, Kerja Sama Ekonomi hingga Energi Bersih
NEWSREAL.ID, SEOUL- Hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan kembali diperkuat melalui penandatanganan sejumlah kerja sama strategis lintas sektor. Sebanyak 10 nota kesepahaman (Memorandum of...
Korsel-RI Perkuat Kemitraan Strategis
NEWSREAL.ID, SEOUL- Presiden Republik Korea, Lee Jae Myung menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama strategis dengan Indonesia di tengah dinamika global yang kian kompleks. Hal ini disampaikan...
Zulhas Ngebut PSEL: 30 Proyek Disiapkan, Sampah Mau Disulap Jadi Listrik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai tancap gas mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di berbagai daerah. Total ada 30 proyek yang disiapkan untuk...
BGN: 93 Persen Anggaran Rp268 Triliun MBG Langsung untuk Perbaikan Gizi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa sebagian besar anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan langsung untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dari total anggaran...
Prabowo Kantongi Kerja Sama Rp370 Triliun dengan Jepang
NEWSREAL.ID, TOKYO- Presiden Prabowo Subianto menandatangani kerja sama ekonomi senillai 22 miliar dollar AS atau sekitar Rp370 triliun dengan Jepang dalam kunjungan resminya ke Tokyo,...
Kemendag Genjot Kerja Sama Dagang Global Lewat Forum WTO di Kamerun
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat hubungan perdagangan dan investasi internasional melalui serangkaian pertemuan bilateral dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 World Trade Organization yang...
