NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi memasuki era baru. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi Undang-Undang dalam Sidang Paripurna ke-6 masa persidangan I tahun 2025–2026.
Salah satu perubahan paling krusial adalah peralihan fungsi pengawasan dari Kementerian BUMN ke Dewan Pengawas Danantara.
“Sekarang fungsi pengawasan itu dilakukan oleh Dewas Danantara,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus Ketua Panja RUU BUMN, usai sidang di Jakarta, Kamis (2/10).
UU baru ini juga melahirkan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sebagai lembaga yang kini memegang peran utama dalam mengatur sektor BUMN. Negara tetap menegaskan kepemilikan saham seri A Dwiwarna sebesar 1 persen melalui BP BUMN. Selain itu, komposisi saham pada Induk Holding Investasi maupun Induk Operasional yang dikelola Danantara ikut ditata ulang demi memperkuat struktur korporasi.
Rangkap Jabatan
Dalam aturan baru ini, rangkap jabatan bagi Menteri maupun Wakil Menteri di jajaran direksi, komisaris, atau dewan pengawas BUMN resmi dilarang. Penataan struktur komisaris di holding juga diperketat, dengan lebih banyak kursi diisi kalangan profesional. Dari sisi keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat kewenangan lebih luas untuk memeriksa keuangan BUMN, sehingga transparansi dan akuntabilitas diharapkan meningkat.
Aspek kesetaraan gender turut menjadi perhatian. UU ini menegaskan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis di BUMN, baik di posisi direksi, komisaris, maupun manajerial. Dari sisi perpajakan, pemerintah mengatur skema baru untuk transaksi yang melibatkan holding investasi, holding operasional, maupun pihak ketiga.
Tak hanya itu, aturan ini juga membuka jalan bagi peralihan status pegawai dari Kementerian BUMN ke BP BUMN. Namun, tidak semua BUMN berada di bawah kendali BP BUMN, sebab ada yang tetap ditetapkan sebagai alat fiskal negara.
Dengan berbagai perubahan ini, pemerintah dan DPR menaruh harapan besar agar tata kelola BUMN menjadi lebih profesional, transparan, dan efisien, sekaligus memperkuat posisi BUMN sebagai tulang punggung perekonomian nasional. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
