Pembalak Liar Dijerat Pidana Lingkungan Hidup dan TPPU

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Aparat penegak hukum meningkatkan langkah tegas terhadap praktik pembalakan liar yang diduga memicu bencana banjir di Sumatera Utara. Polri memastikan penanganan kasus tidak hanya menyasar pelanggaran kehutanan, tetapi juga merambah pidana lingkungan hidup hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menyatakan akan menjerat para pelaku pembalakan liar dengan pasal berlapis, termasuk pertanggungjawaban pidana bagi individu maupun korporasi.

“Kami terapkan tindak pidana lingkungan hidup, kemudian tindak pidana pencucian uang, sekaligus nanti pertanggungjawaban perorangan ataupun korporasi,” ujar Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Moh Irhamni di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, (16/12).

Baca juga: Prabowo Tegaskan Penertiban Pembalakan Liar Sudah Dimulai

Irhamni mengungkapkan, penyidik saat ini memfokuskan pendalaman terhadap satu korporasi, yakni PT TBS, yang diduga beroperasi di daerah aliran sungai (DAS) wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Berdasarkan keterangan awal saksi, perusahaan tersebut disebut telah beroperasi sekitar satu tahun, meski informasi itu masih terus didalami.

Ia menegaskan, hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka, kata dia, akan dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup.

“Masih proses untuk penetapan tersangka. Penentuan tersangka tentunya berdasarkan alat bukti yang kami temukan selanjutnya dalam proses penyidikan ini,” ujarnya.

Dukungan Kejagung

Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan kesiapan mendukung penuh proses pembuktian di persidangan. Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Sugeng Riyanta menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum, khususnya terhadap korporasi.

“Tugas kami selaku penegak hukum, kita akan bersama-sama menjadikan ini fakta yuridis dan membawanya ke pengadilan. Yang utama, kami ingin meminta pertanggungjawaban korporasi terkait pemulihan,” kata Sugeng.

Ia menambahkan, jaksa akan mengoptimalkan penerapan ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup, khususnya kewajiban korporasi melakukan pemulihan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Baca juga: Pemerintah Cabut 22 Izin Pengelolaan Hutan Seluas Lebih dari 1 Juta Hektare

“Menurut Pasal 112 Undang-Undang Lingkungan Hidup, korporasi yang mengakibatkan kerusakan wajib melakukan pemulihan. Itu yang akan kami optimalkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Dittipidter Bareskrim Polri telah memulai penyidikan terkait bencana banjir di Sumatera Utara, dengan lokasi pemeriksaan mulai dari DAS Garoga di Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli di Tapanuli Tengah. Hasil identifikasi di tempat kejadian perkara menunjukkan sebagian besar kayu gelondongan yang ditemukan diduga berasal dari PT TBS.

Dalam rangkaian penyidikan tersebut, penyidik telah memeriksa total 16 saksi dari pihak PT TBS untuk mendalami dugaan pelanggaran dan keterkaitannya dengan kerusakan lingkungan serta bencana banjir yang terjadi. (ct)