Revisi UU BUMN Rampung, 84 Pasal Diubah dan Atur Larangan Rangkap Jabatan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) kini mencapai tahap krusial. Panitia Kerja (Panja) Komisi VI DPR RI menyetujui perubahan keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 dengan merevisi 84 pasal, jumlah terbanyak sejak regulasi ini diberlakukan lebih dari 20 tahun lalu.

Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, menyebut revisi kali ini menjadi titik balik penting dalam pengelolaan perusahaan negara. “Ada 84 pasal yang diubah dalam revisi ini, mulai dari aturan jabatan, mekanisme keuangan, hingga penguatan peran pengawasan,” ujarnya dalam rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Jumat (26/9).

Salah satu poin utama adalah larangan rangkap jabatan bagi Menteri maupun Wakil Menteri sebagai organ BUMN, baik di direksi, komisaris, maupun dewan pengawas. Aturan ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan pemisahan fungsi eksekutif dengan manajemen BUMN.

Selain itu, revisi juga menghapus ketentuan lama yang menyebut direksi dan dewan komisaris bukan penyelenggara negara. Artinya, pejabat di BUMN kini dipandang sebagai penyelenggara negara dengan kewajiban menjunjung integritas dan akuntabilitas publik.

Isu kesetaraan gender juga masuk dalam pasal baru. Andre menegaskan, regulasi ini memberi ruang setara bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis di direksi, komisaris, maupun posisi manajerial.

Peran Pemerintah

Dari sisi keuangan, aturan baru mengatur soal dividen saham seri A dwiwarna yang dikelola oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) atas persetujuan Presiden. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat peran pemerintah dalam menentukan arah kebijakan strategis BUMN.

Transparansi juga diperketat dengan memberi kewenangan penuh kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit laporan keuangan BUMN. Sementara itu, aspek fiskal diperkuat melalui pengaturan perpajakan pada transaksi holding operasional, holding investasi, maupun pihak ketiga yang akan ditindaklanjuti lewat peraturan pemerintah.

Panja juga mengatur mekanisme peralihan kewenangan dari Kementerian BUMN ke BP BUMN. Transisi kelembagaan tersebut dirancang agar berjalan mulus tanpa mengganggu operasional perusahaan negara.

“Regulasi baru ini bukan hanya soal pembenahan struktur, tapi juga penguatan tata kelola agar BUMN makin transparan, akuntabel, dan adaptif,” tegas Andre.

Setelah disetujui di tingkat I, RUU Perubahan Keempat atas UU BUMN akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan final dan disahkan menjadi undang-undang. (ct)