IKN Menuju 2028: Basuki Tegaskan Tak Ada Ruang untuk Mundur

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keyakinan pemerintah dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) kian kuat. Di tengah berbagai tantangan, proyek strategis nasional itu terus menunjukkan kemajuan pesat dan memasuki fase yang disebut Otorita IKN sebagai “titik tanpa balik” menuju target besar: menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan IKN kini berada di jalur pasti. Ia memastikan, tidak ada keraguan sedikit pun dalam menuntaskan amanah pembangunan tersebut.

“Semua langkah yang diambil diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, sesuai arahan Presiden,” ujarnya di Jakarta, Kamis (30/10).

Basuki menjelaskan, seluruh jajaran Otorita IKN bekerja secara konsisten dan transparan untuk memastikan setiap rencana pembangunan berjalan sesuai jadwal. “Yang kita bangun bukan sekadar kota baru, tapi masa depan Indonesia. Dan masa depan itu kini sedang kita wujudkan bersama,” katanya.

Momentum satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tonggak penting dalam percepatan pembangunan IKN. Sejumlah kebijakan baru memperkuat landasan hukum dan arah pembangunan jangka menengah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menegaskan komitmen untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan Nusantara sebagai simbol pemerataan dan kemajuan Indonesia.

Selain itu, Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 juga mempertegas arah pembangunan nasional dengan fokus pada percepatan IKN.

Regulasi yang disahkan pada 30 Juni 2025 itu menargetkan Nusantara resmi menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028. Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis, mulai dari percepatan pemindahan ASN, penyediaan infrastruktur dasar, hingga penguatan kawasan hunian dan fasilitas publik.

“Semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan utama kami dalam menjalankan amanah besar ini,” ujar Basuki. Ia menekankan, seluruh proses pembangunan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Dari sisi pembiayaan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Namun, pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada APBN. Pemerintah juga mengoptimalkan investasi swasta dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Komitmen Investasi

Hingga kini, Otorita IKN telah mengantongi komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, terowongan utilitas terpadu (multi-utility tunnel), serta proyek hunian di kawasan inti IKN.

Kepercayaan investor tersebut menunjukkan stabilitas ekonomi nasional yang terus terjaga. Selain pembangunan fisik, pemerintah juga memperhatikan peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan IKN. Tercatat, lebih dari 879 program pelatihan telah digelar untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.

“Pembangunan IKN bukan hanya membangun infrastruktur, tapi juga membangun sumber daya manusia. Kami ingin masyarakat sekitar menjadi bagian dari pertumbuhan Nusantara,” kata Basuki.

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan simbol transisi menuju Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan. Melalui kerja sama lintas sektor dan dukungan masyarakat, Otorita IKN optimistis Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan yang modern, hijau, dan inklusif.

“Dengan keyakinan dan kerja keras bersama, Nusantara bukan sekadar proyek, tetapi representasi masa depan bangsa,” tutup Basuki. (tb)