NEWSREAL.ID, PANGKALPINANG- Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya turun tangan dan resmi memproses hukum lima perusahaan tambang pasir timah ilegal di Bangka Belitung.
Kelimanya diduga menjadi penyebab kerusakan lingkungan di provinsi penghasil timah itu.
“Kami sudah proses lima perusahaan tambang timah yang beroperasi di Bangka Belitung,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, usai menghadiri penyerahan aset smelter hasil sitaan negara di Pangkalpinang, Senin (6/10).
Baca : Ribuan Lahan Tambang Ilegal Kembali Dikuasai Negara
Menurut Anang, kelima perusahaan tersebut diminta bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang mereka yang dinilai melanggar aturan. Penindakan ini juga jadi bagian dari langkah tegas pemerintah dalam menertibkan tambang-tambang liar yang selama ini merugikan negara dan merusak ekosistem.
“Proses hukumnya masih berjalan, dan saat ini masih dalam tahap pendalaman oleh Satgas Penerbitan Kawasan Hutan dan Pertambangan (PKH),” jelas Anang.
Sanksi Pidana
Kejagung juga membuka kemungkinan bahwa bukan cuma perusahaan, tapi individu-individu yang terlibat bisa ikut terseret. Sanksinya pun nggak main-main, mulai dari denda besar sampai pidana, tergantung tingkat pelanggarannya.
“Sanksi denda masih dalam pembahasan, tapi kalau indikasinya masuk pidana, ya tentu akan kita proses sesuai hukum,” tambahnya.
Langkah tegas Kejagung ini disambut positif publik. Pasalnya, tambang ilegal di Babel selama ini jadi sorotan karena bikin lingkungan rusak parah dan merugikan masyarakat sekitar.
Harapannya, tindakan ini bisa jadi sinyal kuat bahwa era “tambang seenaknya” sudah selesai dan yang main kotor siap-siap kena batunya. (tb)
Wamendagri Sentil Bupati Pekalongan: Kepala Daerah Tak Boleh Ngaku Tak Paham Hukum
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengecam pernyataan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang mengaku tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan setelah ditetapkan...
Praperadilan Bergulir, Kubu Yaqut Nilai KPK Tak Konsisten Terapkan Hukum Acara di Kasus Haji
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tim kuasa hukum mantan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mempersoalkan penerapan hukum acara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan...
KPK Bongkar Aliran Duit Keluarga Fadia Arafiq
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Drama pengadaan outsourcing di Pemkab Pekalongan akhirnya meledak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keluarga Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, diduga menikmati Rp19 miliar dari...
Terjaring OTT, Fadia Klaim Tak Pahami Aturan karena Berlatar Belakang Musisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan pernyataan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang mengaku tidak memahami aturan pengadaan barang dan jasa karena berlatar belakang sebagai...
KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Operasi Ketujuh Sepanjang 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, giliran Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang diamankan dalam operasi senyap di...
Isu Mark Up Bahan MBG Mencuat, KPK Mulai Petakan Titik Rawan Korupsi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah melakukan kajian untuk memetakan potensi kerawanan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul munculnya dugaan mark...
Tiga Kali Absen, KPK Buka Opsi Jemput Paksa Budi Karya
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melihat kebutuhan penyidik sebelum memutuskan langkah penjemputan paksa terhadap Budi Karya Sumadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi...
Eks Dirut Gas Pertamina: Kesaksian Ahok Bikin Kasus LNG Makin Terang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Hari Karyuliarto, menilai kesaksian Komisaris Utama Pertamina periode 2019-2024, Basuki Tjahaja Purnama, memberi titik terang dalam...
KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik Usai Geledah Rumah Kadis PUTR Pati
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten...
Habiburokhman Bantah DPR Intervensi Kasus ABK Fandi, Minta Jamwas Tegur Jaksa
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyentil balik pernyataan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyinggung adanya intervensi DPR dalam perkara Fandi Ramadhan, anak...
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan...
KPK Kejar Aliran Duit Kasus K3 Kemenaker, Sosok Penting Lain Dibidik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- KPK memastikan penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan terus berkembang. Juru Bicara KPK,...
