Atasi Kepadatan, Pemda Didorong Bangun Rusun

NEWSREAL,ID, JAKARTA- Upaya pemerintah mempercepat penataan kawasan padat penduduk kembali mengemuka setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah meningkatkan pembangunan rumah susun sebagai solusi jangka panjang persoalan permukiman di kota-kota besar.

Menurut Tito, hunian vertikal adalah langkah strategis untuk memperbaiki kualitas hidup sekaligus menata ruang kota agar lebih layak dan berkelanjutan. Tito menegaskan, pembangunan rusun harus digencarkan terutama di wilayah dengan kepadatan tinggi seperti Jakarta. Ia mencontohkan keberhasilan Singapura pada akhir 1990-an, yang mampu menata ulang kawasan kumuh melalui proyek hunian vertikal berskala besar.

“Nah, sebetulnya kita mengharapkan Jakarta bisa seperti itu. Berubah. Dan kita harus mulai dari sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu, (15/11).

Menurut Tito, model hunian vertikal memudahkan pemerintah menyediakan fasilitas publik seperti ruang terbuka hijau dan sarana olahraga, sehingga kualitas hidup warga meningkat secara keseluruhan.

Dari sisi akademis, Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta menilai, dorongan Mendagri itu relevan diterapkan, namun harus disesuaikan dengan karakteristik geografis dan sosial tiap daerah.

Ia mengingatkan bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari kawasan kontinental dan kepulauan tak bisa diseragamkan dalam penerapan konsep rusun. Hadi menekankan pentingnya penataan permukiman yang mempertimbangkan risiko bencana, terutama di wilayah pesisir yang rentan rob dan kenaikan permukaan laut.

Lebih Rumit

Selain itu, kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidup pada laut juga harus menjadi dasar perencanaan tata ruang. Untuk daerah pegunungan, ia menilai pembangunan rusun justru lebih rumit karena kondisi topografi yang curam dan rawan longsor. Hunian vertikal, jika terpaksa dibangun, harus dalam skala kecil dan didukung mitigasi kebencanaan yang ketat.

“Pembangunan rusun di daerah pegunungan harus sangat hati-hati dan tidak masif karena risiko geologis,” ujarnya. Agar percepatan pembangunan rusun dapat berjalan efektif, Hadi menekankan pentingnya peta jalan yang menyelesaikan masalah regulasi, pendanaan, hingga penerimaan sosial.

Pemda juga perlu menyusun sistem perizinan terintegrasi serta memberikan insentif kepada pengembang yang membangun rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menambahkan, aset lahan negara atau daerah yang belum dimanfaatkan seharusnya bisa dijadikan lokasi rusun. Skema pendanaan kreatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga memungkinkan diterapkan untuk meringankan beban anggaran daerah.

Tak kalah penting, Pemda diminta menyiapkan unit pengelola rusun yang profesional agar bangunan tetap terawat dan tidak berubah menjadi kawasan kumuh.
“Hunian vertikal harus memprioritaskan warga terdampak, terutama mereka yang direlokasi dari kawasan rawan bencana atau permukiman kumuh,” tegas Hadi. (tb)