Lemhannas Dorong Kenaikan Anggaran Pertahanan Secara Bertahap

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Di tengah dinamika geopolitik global dan meningkatnya tensi kawasan, anggaran pertahanan Indonesia dinilai masih tertinggal jauh dari negara-negara besar dunia.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyambut baik rencana pemerintah menaikkan anggaran pertahanan secara bertahap sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

Tenaga Profesional Bidang Hubungan Internasional dan Diplomasi Lemhannas, Edy Prasetyono mengatakan, anggaran adalah salah satu faktor kunci dalam membangun kekuatan pertahanan nasional. Saat ini Indonesia belum masuk dalam daftar 15 besar negara dengan anggaran pertahanan tertinggi di dunia.

“Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Rusia menaruh prioritas besar pada pertahanan dengan alokasi anggaran yang sangat tinggi. Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal ini,” ujar Edy dalam diskusi bertajuk Aktualisasi Astacita untuk Indonesia Emas 2045: Arah Kebijakan Pertahanan Negara Mendorong Percepatan Pembangunan Nasional, di Jakarta, Rabu (25/6).

Sebagai perbandingan, anggaran pertahanan Amerika Serikat tahun 2024 mencapai 968 miliar dolar AS (sekitar Rp15.778 triliun), diikuti Tiongkok sebesar 476,7 miliar dolar AS, dan Rusia 461,6 miliar dolar AS.

Sementara Indonesia pada 2025 hanya mengalokasikan Rp165,16 triliun, tersebar di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan tiga matra: TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

Kepentingan Nasional

Edy menambahkan, kekuatan pertahanan bukan hanya soal dana. Faktor lain yang tak kalah penting mencakup kepentingan strategis nasional, kemampuan penangkalan, teknologi pertahanan, posisi tawar global, dan sinergi pembangunan nasional. “Kalau kita ingin kekuatan pertahanan yang nyata, semua unsur itu harus bertemu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan RI menyampaikan rencana peningkatan anggaran pertahanan secara bertahap dari 0,8 persen menjadi 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Frega F Wenas Inkiriwang menyebut, angka 1,5 persen sebagai target ideal untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti pengadaan alutsista, pembangunan infrastruktur pertahanan, peningkatan kualitas SDM, dan pembiayaan strategis lainnya.

“Namun, proyeksi ini hanya bisa terealisasi jika didukung stabilitas ekonomi yang kuat,” ujar Frega dalam keterangan pers seusai rapat pimpinan Kemhan, Kamis (16/1).

Dengan meningkatnya kompleksitas tantangan keamanan nasional, baik dalam maupun luar negeri, Lemhannas menegaskan pentingnya menjadikan kebijakan pertahanan sebagai prioritas nasional yang tidak hanya responsif, tetapi juga berjangka panjang dan berkelanjutan. (ct)