Percepat Swasembada, Komisi IV DPR Dorong Penyesuaian Anggaran Pertanian

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menegaskan perlunya penyesuaian anggaran sektor pertanian secara presisi dan adaptif agar seluruh program strategis mampu berjalan efektif dan mendorong terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Kesesuaian antara anggaran dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan harus benar-benar tecermin dalam program 2026 Kementerian Pertanian,” ujar Titiek saat membuka rapat kerja Komisi IV dengan Kementan di Jakarta, Senin, (24/11).

Menurutnya, arah kebijakan pertanian harus disusun lebih presisi agar implementasi program dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

Ia menilai sejumlah program seperti pupuk bersubsidi, benih unggul, hingga modernisasi alat dan mesin pertanian membutuhkan dukungan anggaran yang kuat supaya pelaksanaannya tidak tersendat di lapangan.

Titiek memahami bahwa pemerintah tengah menghadapi tekanan fiskal yang menuntut efisiensi, namun menekankan bahwa tantangan teknis di sektor pertanian justru membutuhkan dukungan fiskal yang terjaga.

Ia menjelaskan bahwa dinamika pelaksanaan anggaran 2025, termasuk kebijakan efisiensi dan pemblokiran anggaran, memiliki pengaruh langsung terhadap output pertanian.

Meski terdapat pembatasan anggaran, ia meminta agar seluruh program penting seperti cetak sawah, optimasi lahan, benih, alsintan, dan pupuk tetap dievaluasi secara menyeluruh demi perbaikan berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya.

Titiek juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur pertanian serta peningkatan kapasitas SDM yang dinilai menjadi faktor krusial dalam mencapai target produksi nasional.

Strategi Adaptif

Ia menilai penyusunan pagu anggaran Kementerian Pertanian tahun 2026 sebesar Rp40,145 triliun harus melalui strategi adaptif, berbasis prioritas nasional dan mitigasi risiko program.

“Anggaran yang besar ini membutuhkan perencanaan prioritas, sinkronisasi data, kesiapan teknis, dan mitigasi risiko agar memberikan dampak nyata bagi produksi pangan dan kesejahteraan petani,” katanya.

Komisi IV meminta penjelasan komprehensif dari Menteri Pertanian terkait pelaksanaan anggaran 2025 serta rencana kegiatan dan anggaran 2026. Selain itu, rencana kerja Kementan pada 2026 diminta disusun secara terukur, berbasis hasil, dan selaras dengan target swasembada, khususnya untuk sektor padi, jagung, irigasi, pembenihan, penyuluhan, dan penyediaan sarana produksi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa pagu anggaran pertanian 2026 sebesar Rp40,15 triliun dialokasikan untuk program ketersediaan dan konsumsi pangan berkualitas (Rp23,81 triliun), peningkatan nilai tambah dan daya saing industri (Rp6,62 triliun), pendidikan dan pelatihan (Rp747 miliar), serta dukungan manajemen (Rp8,96 triliun).

Pada 2026, Kementan menargetkan produksi sejumlah komoditas utama: beras 34,77 juta ton, jagung 18 juta ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 2 juta ton, tebu 39,5 juta ton, kopi 786 ribu ton, kakao 633 ribu ton, kelapa 2,89 juta ton, daging sapi dan kerbau 514 ribu ton, serta daging ayam 4,34 juta ton. (tb)