Delapan Kesepakatan Dicapai, Akhiri Konflik Rumah Doa HKBP di Bekasi

NEWSREAL.ID, CIKARANG- Pemerintah bersama unsur masyarakat menyepakati delapan poin penyelesaian untuk meredakan konflik rumah doa HKBP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, melalui forum musyawarah yang mengedepankan dialog dan semangat kerukunan umat beragama.

Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam pertemuan yang difasilitasi Kementerian Agama sebagai tindak lanjut atas keberatan sebagian warga terhadap kegiatan ibadah di Rumah Doa HKBP Pos Pelayanan Green Cikarang Village, Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru.

Staf Khusus Menteri Agama RI Bidang Kerukunan Agama, Pelayanan Agama, Pengawasan, dan Kerja Sama Luar Negeri Gugun Gumilar menghadiri langsung musyawarah yang digelar di lokasi rumah doa, Kamis (18/12). Pertemuan ini menjadi ruang klarifikasi dan dialog antara jemaat HKBP, masyarakat setempat, serta unsur pemerintah dan aparat.

Baca juga: Gugun Gumilar Dorong Kerukunan, Kawal Perizinan Rumah Ibadah

Musyawarah tersebut dihadiri perwakilan Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat, Kapolsek Serang Baru, Camat Serang Baru, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi, unsur Kesbangpol, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), KUA Serang Baru, pemerintah desa, RW/RT, tokoh masyarakat, serta perwakilan jemaat HKBP.

Langkah Penyelesaian

Dalam forum tersebut, para pihak menyepakati delapan langkah penyelesaian. Pertama, proses perizinan rumah doa HKBP akan ditempuh sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan pendampingan Kementerian Agama dan masyarakat. Kedua, Kementerian Agama memfasilitasi pelaksanaan ibadah jemaat HKBP di lokasi terdekat sambil menunggu proses perizinan.

Ketiga, masyarakat Kampung Leungsir, Desa Jayasampurna, dan jemaat HKBP sepakat saling memaafkan serta menjaga kondusivitas lingkungan. Keempat, Kementerian Agama akan mendampingi pemulihan sosial dan psikologis, khususnya bagi anak-anak pascakejadian, dengan dukungan lintas pemangku kepentingan.

Kelima, penyelesaian pascakejadian dilakukan melalui pendekatan dialog dan musyawarah mufakat dalam bingkai Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, Kementerian Agama menetapkan Kampung Leungsir, Desa Jayasampurna, sebagai Desa Kerukunan sekaligus desa percontohan kerukunan umat beragama.

Ketujuh, Kementerian Agama memfasilitasi perayaan Natal serta ibadah mingguan umat HKBP agar berlangsung tanpa gangguan. Kedelapan, program Ramadan berbagi bagi umat HKBP dan masyarakat sekitar akan segera dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan moderasi beragama.

Baca juga: Gugun Gumilar Tinjau Lokasi Banjir Bandung, Kemenag Pastikan Negara Hadir

Staf Khusus Menteri Agama Gugun Gumilar menegaskan kehadiran Kementerian Agama bertujuan memastikan persoalan rumah doa diselesaikan secara adil, damai, dan bermartabat. Pemerintah, kata dia, berkomitmen menjaga seluruh perayaan keagamaan agar berlangsung aman dan penuh kedamaian.

Kementerian Agama menekankan bahwa penanganan isu kerukunan umat beragama membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, hingga warga, guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis. (tb)