Komisi VII: Negara Wajib Lindungi Hak Warga Gunakan Uang Tunai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan negara harus hadir melindungi hak warga negara dalam menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah. Menurutnya, kemajuan sistem pembayaran non-tunai atau cashless tidak boleh menjadi alasan untuk menolak, apalagi menghentikan penggunaan uang tunai di tengah masyarakat.

Saleh menyatakan sistem pembayaran non-tunai memang membawa banyak kemudahan dan sangat membantu bagi sebagian kalangan. Namun, hal tersebut tidak berarti pembayaran tunai harus dikesampingkan.

“Kalau memang uang tunai ditolak, lalu buat apa negara menghabiskan uang untuk proyek cetak uang? Berapa banyak karyawan yang bekerja di bidang ini? Apakah semua itu hanya simbolik tanpa makna?” kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, (25/12/2025).

Baca juga: Digitalisasi Pembayaran PT KAI Luncurkan KAIPay, Ketum Partai UKM Berikan Apresiasi

Ia menilai perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran. Meski begitu, penerapan pembayaran non-tunai harus tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang beragam.

Menurut Saleh, tidak semua warga memiliki akses dan kemampuan menggunakan pembayaran digital. Anak-anak di bawah umur, misalnya, masih membutuhkan uang tunai karena belum memiliki kartu atau akses perbankan. Begitu pula dengan kalangan lanjut usia yang belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi digital.

Tidak Dipaksakan

“Kalau ditanya, apakah saya senang menggunakan kartu dalam setiap transaksi? Tentu sangat senang. Saya sendiri banyak memakai cashless, termasuk untuk kebutuhan keluarga. Tapi kita tidak bisa memaksakan semua orang berada pada kondisi yang sama,” ujarnya.

Saleh juga menyoroti kondisi geografis Indonesia yang sangat luas. Banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, terutama jaringan internet dan listrik, yang menjadi syarat utama transaksi non-tunai.

“Untuk transaksi cashless perlu internet. Di daerah pemilihan saya, internet bahkan baru bisa aktif kalau listrik dari PLN menyala. Kalau listrik padam, jaringan ikut terganggu,” ungkapnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa tidak semua desa memiliki fasilitas perbankan. Masyarakat desa harus menempuh jarak cukup jauh ke ibu kota kecamatan hanya untuk membuka rekening dan memenuhi persyaratan administrasi agar bisa bertransaksi non-tunai.

Baca juga: Main Judi Online? Bansos Bisa Dicabut

“Bayangkan betapa rumitnya warga desa harus ke kecamatan hanya untuk urusan cashless. Kalau jaraknya jauh, tentu semakin berat. Bahkan untuk sekadar memahami sistem pembayaran non-tunai saja butuh waktu dan pendampingan,” katanya.

Atas dasar itu, Saleh menegaskan negara harus menjamin hak masyarakat untuk tetap menggunakan uang tunai. Menurutnya, kebijakan digitalisasi pembayaran harus bersifat inklusif dan tidak meninggalkan kelompok masyarakat tertentu. (tb)