Lewat Tenggat, Gus Yahya Klaim Belum Bisa Berkomunikasi dengan Rais Aam PBNU

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku belum berhasil berkomunikasi dengan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar untuk melakukan islah, meski tenggat waktu 3×24 jam yang ditetapkan para kiai sepuh telah berakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Yahya menanggapi hasil Forum Musyawarah Kubro yang digelar para kiai senior NU di Pesantren Lirboyo, Kediri. Dalam forum itu, kedua pihak diminta melakukan islah secara sungguh-sungguh dalam waktu 3×24 jam terhitung sejak Minggu (21/12) pukul 12.00 WIB.

Gus Yahya mengatakan, setelah forum musyawarah tersebut, dirinya langsung mengirim pesan kepada Miftachul Akhyar untuk meminta pertemuan. Upaya itu dilanjutkan dengan pengiriman surat resmi pada Senin (22/12). Namun hingga Rabu (24/12) siang, belum ada respons dari Rais Aam PBNU.

Baca juga: Said Aqil: Hasil Musyawarah Kubro Harus Ditindaklanjuti PBNU

“Sekarang sudah lewat jam 12 siang hari Rabu. Maka saat ini waktunya saya memberi laporan tentang upaya islah yang saya lakukan. Sampai detik ini saya belum mendapatkan respons, tanggapan, atau jawaban atas permohonan saya untuk bertemu dengan Rais Aam,” kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (24/12/2025).

Ia menegaskan telah mencoba berbagai jalur komunikasi demi mewujudkan islah, namun belum membuahkan hasil. Karena itu, Gus Yahya menyatakan akan berkoordinasi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh Indonesia, termasuk cabang luar negeri, untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Kami akan berkoordinasi dan berembuk dengan segenap PWNU dan PCNU seluruh Indonesia mengenai langkah-langkah apa yang akan ditempuh bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi,” ujarnya.

Tiga Poin

Sebelumnya, Musyawarah Kubro di Pesantren Lirboyo menetapkan tiga poin utama. Pertama, meminta kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu paling lambat 3 hari sejak Ahad, 21 Desember 2025 pukul 12.00 WIB.

Kedua, jika islah tidak tercapai, mandat diserahkan kepada Mustasyar untuk membentuk panitia Muktamar yang netral dalam waktu maksimal satu hari setelah batas islah. Ketiga, apabila dua opsi tersebut tidak terpenuhi, peserta sepakat mencabut mandat dan mengusulkan penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB) berdasarkan kesepakatan PW dan PC yang hadir, paling lambat sebelum pemberangkatan kloter pertama haji Indonesia.

Menanggapi hasil Musyawarah Kubro tersebut, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menyatakan menghormati forum kultural itu karena diinisiasi oleh KH Anwar Manshur selaku Mustasyar PBNU. Namun, ia menegaskan bahwa setiap keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme Jam’iyah Nahdlatul Ulama.

“Forum kultural tersebut tentu kami hormati. Tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme Jam’iyah, karena di situlah marwah Nahdlatul Ulama dijaga,” kata Miftachul dalam pernyataannya di CNN Indonesia TV, Rabu (24/12).

Miftachul juga menjelaskan bahwa pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU bukan keputusan sepihak, melainkan hasil proses kelembagaan melalui tahapan dan forum resmi. Ia menyebut Syuriyah PBNU telah melakukan pemanggilan dan tabayun sebanyak dua kali, masing-masing pada 13 dan 17 November 2025.

Menurut Miftachul, keputusan Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 merupakan hasil mekanisme organisasi yang berjalan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga menanggapi isu pengelolaan tambang yang disebut-sebut menjadi pemicu konflik internal PBNU. Ia menegaskan PBNU tidak pernah meminta atau menuntut konsesi tambang dari pemerintah, meskipun saat ini PBNU memang menerima konsesi tersebut.

Baca juga: Zulfa Mustofa Tegaskan Tak Mau Terjebak Konflik PBNU

“Apakah tanpa konsesi tambang konflik tidak akan terjadi? Belum tentu juga. Tapi perbedaan biasanya memang muncul karena perbedaan kepentingan,” ujarnya.

Terkait usulan agar PBNU mengembalikan konsesi tambang kepada pemerintah, Gus Yahya menilai hal tersebut perlu dimusyawarahkan. Ia menegaskan sejak awal PBNU berprinsip bahwa pengelolaan tambang tidak boleh dilakukan sendiri atau hanya dengan pihak swasta, melainkan harus dikoordinasikan dengan pemerintah. (tb)