Pemerintah Cabut 22 Izin Pengelolaan Hutan Seluas Lebih dari 1 Juta Hektare

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai memperketat pengelolaan kawasan hutan nasional. Sebagai bagian dari penertiban menyeluruh, Kementerian Kehutanan mencabut puluhan izin pemanfaatan hutan yang dinilai bermasalah dan berpotensi merusak lingkungan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, pemerintah resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, (15/12) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan. Hari ini pemerintah mencabut 22 PBPH dengan total luas lebih dari satu juta hektare,” ujar Raja Juli.

Baca juga: Kemenhut Perketat Pengawalan Taman Nasional Tesso Nilo

Ia menegaskan, pencabutan izin tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan tidak hanya terfokus pada tiga provinsi di Pulau Sumatera yang belakangan dilanda banjir bandang. Langkah penertiban ini telah dimulai sejak 3 Februari 2025.

Pada tahap awal sebelumnya, pemerintah telah menertibkan sekitar 500 ribu hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan terbaru ini, total luas PBPH bermasalah yang berhasil ditertibkan selama pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

Selain pencabutan izin, pemerintah juga memperkuat aspek penegakan hukum. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama terkait temuan kayu hanyut saat banjir bandang.

Proses Hukum

Raja Juli menyatakan proses hukum akan dilakukan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik pembalakan liar. “Concern publik soal asal kayu dan kerusakan lingkungan akan kami tindaklanjuti dan umumkan kepada publik,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa penindakan pidana akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Penertiban Pembalakan Liar Sudah Dimulai

“Satgas telah mengidentifikasi perbuatan pidana, baik oleh perorangan maupun korporasi. Semua akan dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Febrie.

Langkah ini menandai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola hutan sekaligus menekan risiko bencana akibat kerusakan lingkungan. (tb)