NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah mulai memperketat pengelolaan kawasan hutan nasional. Sebagai bagian dari penertiban menyeluruh, Kementerian Kehutanan mencabut puluhan izin pemanfaatan hutan yang dinilai bermasalah dan berpotensi merusak lingkungan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan, pemerintah resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, (15/12) sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan. Hari ini pemerintah mencabut 22 PBPH dengan total luas lebih dari satu juta hektare,” ujar Raja Juli.
Baca juga: Kemenhut Perketat Pengawalan Taman Nasional Tesso Nilo
Ia menegaskan, pencabutan izin tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan tidak hanya terfokus pada tiga provinsi di Pulau Sumatera yang belakangan dilanda banjir bandang. Langkah penertiban ini telah dimulai sejak 3 Februari 2025.
Pada tahap awal sebelumnya, pemerintah telah menertibkan sekitar 500 ribu hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan terbaru ini, total luas PBPH bermasalah yang berhasil ditertibkan selama pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.
Selain pencabutan izin, pemerintah juga memperkuat aspek penegakan hukum. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah dugaan pelanggaran di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama terkait temuan kayu hanyut saat banjir bandang.
Proses Hukum
Raja Juli menyatakan proses hukum akan dilakukan terhadap perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik pembalakan liar. “Concern publik soal asal kayu dan kerusakan lingkungan akan kami tindaklanjuti dan umumkan kepada publik,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Tim Pelaksana Satgas PKH sekaligus Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa penindakan pidana akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Penertiban Pembalakan Liar Sudah Dimulai
“Satgas telah mengidentifikasi perbuatan pidana, baik oleh perorangan maupun korporasi. Semua akan dimintai pertanggungjawaban hukum,” ujar Febrie.
Langkah ini menandai komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola hutan sekaligus menekan risiko bencana akibat kerusakan lingkungan. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...
