Formappi: Gaji DPR Masih Terlalu Besar Meski Tunjangan Dipangkas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemangkasan sejumlah tunjangan anggota DPR rupanya belum membuat pendapatan mereka turun drastis. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, gaji bersih atau take home pay anggota DPR yang kini mencapai sekitar Rp65 juta per bulan tetap tergolong besar.

Menurut Lucius, penghapusan tunjangan perumahan memang langkah berani, tetapi belum menyentuh persoalan utama dalam struktur pendapatan wakil rakyat. “Kalau kita lihat, total take home pay masih di level Rp65 juta per bulan. Artinya, tidak ada penyesuaian signifikan pada tunjangan lain. Jadi hanya tunjangan perumahan yang benar-benar dihapus,” katanya, Sabtu (6/9).

Lucius menyoroti masih adanya komponen tunjangan yang dianggap berlebihan. Salah satunya adalah tunjangan komunikasi intensif yang mencapai Rp20 juta per bulan. “Pertanyaannya, untuk apa sebesar itu? Beli pulsa, paket data, atau komunikasi seperti apa yang butuh dana sebesar itu?” ujarnya.

Ia juga mengkritik adanya tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta dan tunjangan kehormatan Rp7,18 juta. Menurutnya, kedua tunjangan ini memiliki makna serupa tetapi dipisah seolah-olah berbeda. “Dua-duanya sama-sama untuk menghormati jabatan anggota DPR. Kenapa harus dibuat dua jenis tunjangan dengan nominal besar?” tambahnya.

Lucius menilai, beberapa tunjangan lain seperti tunjangan peningkatan fungsi dan honorarium kegiatan pengikatan fungsi dewan juga terkesan tumpang tindih. “Seolah dibuat berbeda, padahal tujuan akhirnya sama,” jelasnya.

Evaluasi Menyeluruh

Meski mengkritik, Lucius tetap mengapresiasi DPR karena berani menghapus tunjangan perumahan yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Ia berharap langkah ini menjadi awal untuk evaluasi menyeluruh atas berbagai jenis tunjangan yang diterima anggota dewan.

“Jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Kalau DPR dianggap tidak cukup aspiratif, maka tunjangan komunikasi intensif misalnya, jadi tidak relevan,” tegasnya.

Lucius juga mengingatkan bahwa dasar hukum mengenai hak keuangan pejabat negara sudah usang. Undang-undang yang mengatur gaji pejabat, menurutnya, belum direvisi sejak 1980, sementara banyak aturan turunan mengenai tunjangan yang masih merujuk pada peraturan pemerintah era 1990-an.

“Sudah saatnya dilakukan penataan kembali agar lebih relevan dengan kondisi saat ini,” pungkasnya. (tb)