NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemangkasan sejumlah tunjangan anggota DPR rupanya belum membuat pendapatan mereka turun drastis. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, gaji bersih atau take home pay anggota DPR yang kini mencapai sekitar Rp65 juta per bulan tetap tergolong besar.
Menurut Lucius, penghapusan tunjangan perumahan memang langkah berani, tetapi belum menyentuh persoalan utama dalam struktur pendapatan wakil rakyat. “Kalau kita lihat, total take home pay masih di level Rp65 juta per bulan. Artinya, tidak ada penyesuaian signifikan pada tunjangan lain. Jadi hanya tunjangan perumahan yang benar-benar dihapus,” katanya, Sabtu (6/9).
Lucius menyoroti masih adanya komponen tunjangan yang dianggap berlebihan. Salah satunya adalah tunjangan komunikasi intensif yang mencapai Rp20 juta per bulan. “Pertanyaannya, untuk apa sebesar itu? Beli pulsa, paket data, atau komunikasi seperti apa yang butuh dana sebesar itu?” ujarnya.
Ia juga mengkritik adanya tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta dan tunjangan kehormatan Rp7,18 juta. Menurutnya, kedua tunjangan ini memiliki makna serupa tetapi dipisah seolah-olah berbeda. “Dua-duanya sama-sama untuk menghormati jabatan anggota DPR. Kenapa harus dibuat dua jenis tunjangan dengan nominal besar?” tambahnya.
Lucius menilai, beberapa tunjangan lain seperti tunjangan peningkatan fungsi dan honorarium kegiatan pengikatan fungsi dewan juga terkesan tumpang tindih. “Seolah dibuat berbeda, padahal tujuan akhirnya sama,” jelasnya.
Evaluasi Menyeluruh
Meski mengkritik, Lucius tetap mengapresiasi DPR karena berani menghapus tunjangan perumahan yang sebelumnya menjadi sorotan publik. Ia berharap langkah ini menjadi awal untuk evaluasi menyeluruh atas berbagai jenis tunjangan yang diterima anggota dewan.
“Jenis tunjangan harus benar-benar dievaluasi manfaatnya. Kalau DPR dianggap tidak cukup aspiratif, maka tunjangan komunikasi intensif misalnya, jadi tidak relevan,” tegasnya.
Lucius juga mengingatkan bahwa dasar hukum mengenai hak keuangan pejabat negara sudah usang. Undang-undang yang mengatur gaji pejabat, menurutnya, belum direvisi sejak 1980, sementara banyak aturan turunan mengenai tunjangan yang masih merujuk pada peraturan pemerintah era 1990-an.
“Sudah saatnya dilakukan penataan kembali agar lebih relevan dengan kondisi saat ini,” pungkasnya. (tb)
64 Pesawat dan 54.394 Personel Dikerahkan Tangani Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Pemerintah terus mengerahkan seluruh kekuatan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Melalui operasi darat hingga udara, upaya penanganan...
Pemerintah Gencarkan Gerakan Indonesia ASRI, Bedah Rumah Masyarakat TLDH
BOGOR,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang tidak mempunyai rumah layak huni. Dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten...
1.000 Perwira TNI-Polri Dikerahkan Atasi Karhutla Sumatera
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Sebanyak 1.000 perwira TNI dan Polri untuk diturunkan bersama jajaran di daerah untuk memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi...
Kemenkes Kirim 314 Nakes-logistik ke Respons Dampak Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID-Sebanyak 314 tenaga medis/tenaga kesehatan dan ratusan ribu logistik kesehatan ke tujuh provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan. Pengiriman ini dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk...
Presiden Prabowo Masuk Hutan Cek Lokasi Kebakaran di Limbung Kalbar
PONTIANAK,NEWSREAL.ID – Selepas melaksanakan rapat singkat di Posko Karhutla Pontianak, Presiden Prabowo Subianto bergegas melanjutkan agenda untuk mengecek langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di...
Presiden Prabowo Terbang ke Kalimantan Pimpin Langsung Penanganan Karhutla
JAKARTA,NEWSREAL.ID – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Kepala Negara akan meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus...
Kapolda NTT dan Ketua Bhayangkari Hadirkan Kepedulian di Tengah Pengungsi Gempa di Gelora Samador Maumere
MAUMERE,NEWSREAL.ID — Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi Flores terus ditunjukkan jajaran Polda NTT. Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Ketua...
100 Penyandang Disabilitas Semringah Masuk Istana Agung, Foto Bareng Tamu Penting dan Lihat Museum
YOGYAKARTA,Newsreal.id-Sebanyak 100-an siswa beserta pendamping dari sekolah luar biasa (SLB) di wilayah Yogyakarta tak melewatkan kesempatan langka masuk Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung, Rabu...
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
