Jabat Presiden Dewan HAM PBB, RI Tekankan Prinsip Universalitas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan kredibilitas Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama menjalankan mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026.

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto R Suryodipuro, menyatakan Indonesia akan menjunjung prinsip universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam menangani isu hak asasi manusia.

“Kami sepenuhnya berkomitmen pada prinsip-prinsip tersebut serta pada perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan,” ujar Sidharto dalam pertemuan organisasi Dewan HAM PBB yang digelar secara daring dari Jakarta, Kamis, (8/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan resmi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026. Menurut Sidharto, keputusan Indonesia untuk mengemban posisi tersebut berlandaskan mandat Undang-Undang Dasar 1945 yang sejalan dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB.

Ia menjelaskan bahwa konstitusi Indonesia mengamanatkan peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mandat tersebut, lanjutnya, kembali ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembelaan terhadap tatanan multilateral.

Hak Manusia

Dalam kerangka tersebut, perdamaian dan kemajuan global dipandang bukan sebagai hak segelintir negara, melainkan sebagai hak seluruh umat manusia.

Sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia menyatakan akan bekerja sama dengan negara anggota dan pengamat, negara non-anggota, badan-badan khusus PBB, lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi regional. Kerja sama tersebut dinilai penting dalam memperkuat arsitektur HAM global.

Sidharto juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Dewan HAM sebelumnya, Duta Besar Jorg Loeber, serta menyatakan komitmen untuk melanjutkan berbagai inisiatif yang telah dirintis, termasuk upaya peningkatan efisiensi dan rasionalisasi kerja Dewan.

Ia menegaskan akan mendorong terciptanya ruang dialog yang inklusif dan saling menghormati, dengan perhatian pada aksesibilitas, pencegahan diskriminasi, promosi kesetaraan gender, serta peningkatan partisipasi negara kurang berkembang dan negara-negara kepulauan Pasifik.

Indonesia resmi mulai menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026, dengan jabatan tersebut diemban oleh Wakil Tetap RI di Jenewa. Melalui kepemimpinan ini, Indonesia menyatakan akan mendorong tata kelola HAM global yang lebih dialogis, konstruktif, dan berbasis kerja sama multilateral. (tb)