KPK Resmi Jerat Yaqut Cholil Qoumas dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Babak baru penanganan perkara dugaan korupsi kuota ibadah haji terkuak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Menteri Agama era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dalam kasus penentuan kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024.

Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan KPK pada awal Januari 2026. Informasi itu dikonfirmasi langsung oleh jajaran pimpinan lembaga antirasuah.

“Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (9/1/2026). Keterangan senada disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

Ia membenarkan status hukum Yaqut, sembari menyebut penjelasan detail akan disampaikan oleh juru bicara KPK. “Iya benar, untuk lebih jelas dan lengkapnya Mas Jubir akan menyampaikan secara rinci,” kata Asep melalui pesan tertulis.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari pihak Yaqut Cholil Qoumas. Pengacara Yaqut, Mellisa Anggraini, belum memberikan respons atas konfirmasi yang dikirimkan.

Sedikit Lambat

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan berjalan tidak cepat, namun dilakukan secara hati-hati. Hal itu disampaikan Fitroh saat sesi tanya jawab Capaian Kinerja Akhir Tahun KPK 2025 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22/12/2025).

“Lambat sedikit, tetapi harus pasti. Jangan cepat, kemudian nanti lewat. Ini juga menyangkut hak asasi manusia,” ujar Fitroh. Ia menegaskan, KPK akan menjerat perkara ini dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mensyaratkan adanya perhitungan kerugian negara.

Untuk itu, KPK masih berkoordinasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam proses penyidikan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari berbagai latar belakang. Mereka antara lain Yaqut Cholil Qoumas sendiri; Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief; Ketua PBNU yang juga staf Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex; serta Wakil Sekjen PP GP Ansor Syarif Hamzah Asyathry.

Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah pelaku usaha perjalanan haji dan umrah, termasuk Fuad Hasan Masyhur (Maktour Travel), Khalid Zeed Abdullah Basalamah (Uhud Tour), Ibnu Mas’ud (PT Muhibbah Mulia Wisata Pekanbaru), hingga pengurus asosiasi seperti Muhammad Al Fatih, Juahir, dan Syam Resfiadi. Nama Komisaris Independen PT Sucofindo, Zainal Abidi, juga tercatat sebagai saksi.

Sebagai bagian dari upaya penyidikan, KPK telah memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, dan Fuad Hasan Masyhur sejak 11 Agustus 2025.

Tak hanya itu, penggeledahan juga dilakukan di sejumlah lokasi, mulai dari rumah Yaqut di Condet, Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kementerian Agama di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal PHU Kemenag.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai barang bukti yang diduga terkait perkara, seperti dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan roda empat, serta aset properti. (tb)