Noel Buka Kode di Sidang: Partai Terlibat Pemerasan K3, Tiga Huruf dan Ada “K”

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pernyataan singkat tapi bikin gaduh. Di tengah persidangan kasus pemerasan sertifikasi K3, eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel “Noel” Ebenezer melempar petunjuk soal partai politik yang diduga ikut terseret, tiga huruf, dan salah satunya huruf “K”.

“Sudah saya sampaikan ada huruf ‘K’ dan mengerucut ke tiga huruf,” ujar Noel saat ditemui di sela persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Jumat, (13/2/2026). Meski demikian, Noel enggan membeberkan lebih jauh identitas partai tersebut, termasuk menjawab pertanyaan apakah masih berada dalam lingkaran pemerintahan.

Ia memilih menyerahkan penilaian kepada publik melalui proses persidangan. “Ini kan ada fakta persidangan. Lebih bagus yang menyampaikan saksi atau jaksa. Kalau dari saya kan tidak bagus, nanti dikeroyokin saya,” katanya.

Sebelumnya, Noel sempat mengklaim adanya partai politik dan organisasi masyarakat yang menerima aliran dana dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dalam perkara ini, Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 dengan nilai total mencapai Rp6,52 miliar, serta menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Wamenaker. Pemerasan tersebut diduga dilakukan bersama 10 terdakwa lainnya.

Terima Gratifikasi

Selain pemerasan, Noel juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp3,36 miliar dan satu unit sepeda motor Ducati Scrambler warna biru dongker yang berasal dari aparatur sipil negara Kemenaker dan pihak swasta.

Jaksa menyebut, pemerasan dilakukan terhadap sejumlah pemohon sertifikasi K3, dengan aliran dana yang menguntungkan para terdakwa dan pihak lain dengan nilai bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah per orang.

Atas perbuatannya, Noel terancam dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b serta Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal-pasal terkait dalam KUHP Nasional.

Persidangan perkara ini masih bergulir dan terus menyita perhatian publik, terutama setelah pernyataan Noel yang membuka spekulasi soal keterlibatan partai politik dalam pusaran kasus pemerasan K3 tersebut. (tb)