KUHP Baru Berlaku, Ini Perubahan Pasal Penghinaan, Demo, hingga Perzinaan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru memunculkan beragam sorotan publik. Sejumlah pasal dinilai membawa perubahan signifikan dibanding aturan lama, khususnya yang menyentuh kebebasan berekspresi dan kehidupan privat warga.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru resmi diberlakukan mulai 2 Januari 2026. Pemerintah menegaskan terdapat sejumlah perubahan substansi penting dalam aturan tersebut, terutama pada pasal penghinaan terhadap pemerintah, penyelenggaraan demonstrasi, serta perzinaan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan sejak pengesahan KUHP dan KUHAP baru, terdapat tujuh isu yang banyak dibicarakan masyarakat. Dari jumlah tersebut, tiga isu menjadi perhatian utama publik.

“Yang paling sering muncul adalah pasal penghinaan terhadap lembaga negara, penyelenggaraan demonstrasi, dan perzinaan,” kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/1/2026).

Pada isu penghinaan terhadap lembaga negara, KUHP baru memperluas objek perlindungan. Jika dalam Pasal 154 KUHP lama objek delik hanya Pemerintah Indonesia, maka dalam Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP baru objeknya meliputi pemerintah dan lembaga negara.

Yang dimaksud pemerintah adalah Presiden RI beserta Wakil Presiden dan para menteri, sedangkan lembaga negara meliputi MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Delik Aduan

Perubahan lainnya adalah sifat delik aduan. Dalam KUHP lama, penghinaan terhadap pemerintah dapat diproses tanpa aduan. Namun, dalam KUHP baru, penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan tertulis dari pihak yang merasa dihina, yakni Presiden, Wakil Presiden, atau pimpinan lembaga negara terkait.

Selain itu, rumusan delik juga diubah. KUHP baru menitikberatkan pada unsur “menghina”, yang dimaknai sebagai perbuatan merendahkan atau merusak citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah. Pemerintah menegaskan kritik dan penyampaian pendapat tetap dilindungi sebagai bagian dari hak demokrasi.

Terkait penyelenggaraan demonstrasi, Pasal 256 KUHP baru mengatur kewajiban pemberitahuan kepada aparat berwenang sebelum menggelar pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di ruang publik. Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran akan pembatasan kebebasan berekspresi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa pasal tersebut tidak melarang demonstrasi, melainkan hanya mewajibkan pemberitahuan, bukan perizinan. Penanggung jawab demonstrasi tidak akan dipidana apabila telah melakukan pemberitahuan, meskipun terjadi kerusuhan.

Namun, pidana dapat dikenakan apabila tidak ada pemberitahuan dan kegiatan tersebut menimbulkan gangguan kepentingan umum atau kerugian bagi masyarakat.

Sementara itu, perubahan juga terjadi dalam pengaturan perzinaan. Jika KUHP lama hanya mengatur perzinaan bagi pihak yang terikat perkawinan, KUHP baru memperluas pengaturan hingga pada praktik hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau kohabitasi.

Dalam Pasal 412 KUHP baru, perbuatan tersebut hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan suami atau istri yang sah, orang tua, atau anak dari pihak yang bersangkutan.

Menteri Hukum Supratman menegaskan pengaturan baru tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat, terutama bagi anak-anak. “Dalam KUHP baru, ada aspek perlindungan anak yang menjadi perhatian utama,” ujarnya. (tb)