NEWSREAL.ID, JAKARTA- Proses pembebasan tiga terdakwa kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry masih menunggu satu langkah final: salinan keputusan presiden.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, tanpa dokumen tersebut di tangannya, proses pelepasan belum bisa dijalankan. “Begitu salinan keppres ada, hari itu juga saya kirim ke KPK,” tegas Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (26/11).
Ia menekankan bahwa sebagai pengusul pemberian rehabilitasi, dirinya wajib memegang salinan resmi sebelum menyerahkannya kepada lembaga penegak hukum terkait.
Adapun tiga pihak yang menunggu rehabilitasi dan pembebasan adalah Direktur Utama PT ASDP periode 2017-2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan 2019-2024 Muhammad Yusuf Hadi, serta Direktur Perencanaan dan Pengembangan 2020-2024 Harry Muhammad Adhi Caksono.
Supratman mengatakan, mekanisme ini sama seperti proses amnesti dan abolisi sebelumnya. Setelah salinan keppres diterima, dokumen langsung diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kejaksaan Agung.
Hak Prerogatif
Ia juga menyebut telah mendapat informasi bahwa keppres pemberian rehabilitasi telah diteken dan pertimbangan Mahkamah Agung juga rampung. Rehabilitasi sendiri merupakan langkah negara untuk memulihkan kedudukan, status, serta harkat seseorang yang mengalami proses hukum keliru. Hak ini berada langsung di tangan presiden melalui prerogatif yang diatur Pasal 14 UUD 1945.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga terdakwa tersebut. Informasi itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet di Kantor Presiden, Selasa (25/11).
Dasco menyebut keputusan itu diambil setelah Presiden mencermati dinamika kasus ASDP yang mencuat sejak pertengahan 2024 dan berbagai aspirasi yang masuk ke DPR.
Ketiga terdakwa sebelumnya divonis empat hingga empat setengah tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor PN Jakarta Pusat, serta denda masing-masing mulai Rp250 juta hingga Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Majelis menyatakan mereka bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara hingga Rp1,25 triliun.
Dengan telah keluarnya keputusan presiden, proses pembebasan kini tinggal menunggu satu dokumen resmi tiba di meja Menkum. Setelah itu, seluruh mekanisme pemulihan nama baik dan status ketiga pihak dapat dijalankan. (tb)
KPK Masih Kunci Rapat Status Budi Karya di Kasus DJKA Kemenhub
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan kepastian terkait status hukum mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam perkara dugaan suap proyek perkeretaapian di...
BNN Dorong Posbankum Jadi Tameng Hukum Korban Narkoba
NEWSREAL.ID, PALU- Upaya melindungi korban penyalahgunaan narkoba kini diperkuat dari level paling bawah. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menaruh harapan besar pada kehadiran Pos Bantuan...
21 Pakar Hukum Minta Adies Kadir Dicopot dari MK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru. Sebanyak 21 pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and...
KPK Selidiki Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok Sejak Sidang Awal
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penelusuran kasus dugaan suap sengketa lahan di Kota Depok diperluas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyasar seluruh proses penanganan perkara, termasuk kemungkinan praktik...
Anak Jadi Sasaran Kejahatan Digital, Veronica Tan: Negara Tak Boleh Sekadar Reaktif
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Maraknya kejahatan digital yang menyasar anak-anak menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan,...
OTT Pajak di Kalsel: KPK Angkut Rp 1 Miliar dari KPP Madya Banjarmasin
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan berbuntut penyitaan uang dalam jumlah jumbo. Dari OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)...
KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, Tiga Orang Diamankan
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, ditangkap...
KPK Selidiki Misteri 601 Kursi Perangkat Desa Kosong di Pati
NEWSREAL, ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut latar belakang kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga berkaitan dengan...
Tak Masuk Bui, Pelanggar Ringan Bakal Disuruh Bersih-Bersih di 2.460 Lokasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah mulai mematangkan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelanggar pidana ringan. Sebagai bentuk kesiapan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah...
Kasus Sudewo Bergulir, KPK Periksa Kepala BPKAD Pati
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi, salah satunya Kepala...
Interpol Resmi Terbitkan Red Notice untuk Riza Chalid
NEWSREAL.ID, JAKARTA- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1/2026). Sekretaris...
Kesehatan Menurun, Kuasa Hukum Minta Penahanan Nadiem Dibantarkan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa dokter merekomendasikan dirinya menjalani tindakan medis selama lima hari...
