OJK Blokir 127 Ribu Rekening Penipuan, Kurugian Capai Rp9 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 127.047 rekening telah diblokir karena terkait penipuan atau scam dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp9 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pemblokiran rekening tersebut dilakukan melalui Indonesia Anti Scam Center (IASC) sebagai upaya memperkuat perlindungan konsumen.

“Selama ini IASC telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasan scam. Jumlah rekening yang sudah diblokir dari aduan masyarakat mencapai 127.047 rekening,” ujar Friderica dalam laporan Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK yang dikutip di Jakarta, Sabtu, (10/1/2026).

Ia menjelaskan, hingga saat ini IASC telah menerima 411.055 laporan penipuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 218.665 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan seperti bank dan penyedia sistem pembayaran, sementara 192.390 laporan lainnya dilaporkan langsung oleh korban ke sistem IASC.

Total rekening yang dilaporkan terkait penipuan mencapai 681.890 rekening. Dari jumlah itu, 127.047 rekening telah berhasil diblokir untuk mencegah aliran dana lebih lanjut.

Selain itu, total kerugian dana korban yang dilaporkan mencapai Rp9 triliun. Sementara dana korban yang berhasil diblokir hingga saat ini sebesar Rp402,5 miliar.

OJK juga mencatat terdapat 193 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang dilaporkan terkait kasus penipuan tersebut. Ke depan, IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya guna mempercepat penanganan kasus scam di sektor jasa keuangan.

Jatuhkan Sanksi

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen sepanjang 2025, OJK telah menjatuhkan berbagai sanksi kepada PUJK. Tercatat, OJK memberikan 175 peringatan tertulis kepada 144 PUJK, 40 instruksi tertulis kepada 40 PUJK, serta 43 sanksi denda kepada 40 PUJK.

Pada periode 1 Januari hingga 14 Desember 2025, sebanyak 177 PUJK juga telah melakukan penggantian kerugian konsumen dengan total nilai Rp82,46 miliar, 3.281 dolar AS, dan 27.365 dolar Singapura.

Terkait kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri tahun 2024 dan 2025, OJK menjatuhkan enam sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta 26 sanksi administratif berupa denda senilai Rp612,15 juta akibat keterlambatan maupun tidak disampaikannya laporan.

Friderica menegaskan, PUJK yang belum menyampaikan laporan tetap wajib memenuhi kewajiban tersebut sesuai Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, sepanjang 2025 OJK juga mengenakan 19 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 19 sanksi denda senilai Rp3,82 miliar atas pelanggaran ketentuan pelindungan konsumen, termasuk dalam penyediaan informasi iklan, penagihan, dan klaim asuransi.

“Untuk mencegah pelanggaran serupa terulang, OJK juga memerintahkan tindakan korektif seperti penghapusan iklan yang tidak sesuai ketentuan, penyesuaian kebijakan, hingga pembayaran klaim konsumen,” ujar Friderica.

Sementara terkait kewajiban pelaporan kegiatan literasi dan inklusi keuangan, hingga 31 Desember 2025 OJK telah mengenakan 111 sanksi administratif yang terdiri dari 21 peringatan tertulis dan 90 sanksi denda dengan total Rp6,1 miliar. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. (tb)