Marak Penipuan Digital, OJK Dorong Laporan Cepat

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Lonjakan kasus penipuan digital di Indonesia kini jadi alarm serius bagi masyarakat. Dalam hitungan menit, dana bisa raib hanya karena satu klik pada tautan palsu.

Di tengah maraknya kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa kecepatan masyarakat dalam melapor menjadi kunci utama untuk menyelamatkan dana korban.

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK, Rudy Agus Purnomo Raharjo mengatakan, semakin cepat laporan disampaikan, semakin besar peluang dana korban bisa diblokir sebelum berpindah tangan.

“Semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang dana bisa diselamatkan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (31/10). Sebagai bentuk langkah konkret, OJK telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).

Pemblokiran Rekening

Lembaga ini berfungsi mempercepat koordinasi antarotoritas dan lembaga keuangan untuk memblokir rekening pelaku penipuan serta mengembalikan dana korban.
OJK juga meminta sektor perbankan agar dapat merespons laporan penipuan dalam waktu lima hingga sepuluh menit untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening yang dilaporkan.

Selain melalui bank, masyarakat juga bisa melapor lewat kontak 157 atau Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) milik OJK. Hingga saat ini, dari total nilai transaksi mencurigakan sekitar Rp7 triliun, sebanyak Rp300 miliar berhasil diblokir dan sebagian telah dikembalikan kepada konsumen.

Rudy menambahkan, keberhasilan menanggulangi kejahatan siber membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. “Upaya pemberantasan kejahatan siber tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh satu lembaga saja. Harus melibatkan regulator, aparat penegak hukum, pelaku industri, hingga penyedia platform digital,” jelasnya.

Menurut Rudy, pola penipuan di Indonesia kini sudah jauh lebih kompleks. Modus operandi yang digunakan bukan lagi dilakukan perorangan, melainkan melibatkan sindikat dengan banyak rekening dan tahapan transaksi untuk menyamarkan aliran dana.

Karena itu, OJK menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar rantai kejahatan digital bisa diputus. Selain langkah teknis, Rudy juga menyoroti pentingnya edukasi dan literasi digital untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penipuan.

“Penipuan bukan hanya terjadi karena kurangnya pendidikan, tetapi juga karena bujuk rayu dan tipu muslihat yang semakin canggih. Karena itu, kolaborasi dan kesadaran masyarakat menjadi kunci,” tegasnya.

Dengan sinergi dan kesadaran publik yang meningkat, OJK berharap upaya pencegahan penipuan digital dapat berjalan lebih efektif serta mampu melindungi konsumen dari kerugian yang lebih besar. (tb)