Kasus Gagal Bayar DSI, OJK Minta PPATK Telusuri Aliran Dana dan Blokir Rekening

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi keuangan pada rekening milik platform fintech lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang tengah menghadapi kasus gagal bayar.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menyampaikan bahwa PPATK telah menindaklanjuti permintaan tersebut dengan melakukan pemblokiran terhadap rekening milik DSI.

Rizal mengungkapkan, hingga saat ini OJK telah menjatuhkan sebanyak 15 sanksi pengawasan kepada perusahaan pengembang platform pembiayaan daring tersebut. Salah satu sanksi utama adalah Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang berlaku sejak 15 Oktober 2025, agar perusahaan fokus menyelesaikan kewajiban kepada para pemberi dana atau lender.

Dengan sanksi tersebut, DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari lender maupun menyalurkan pendanaan baru kepada peminjam dalam bentuk apa pun, baik melalui situs web, aplikasi, maupun media lainnya.

Baca juga: Jateng Masuk Lima Provinsi dengan Utang Pinjol Tertinggi

Selain itu, perusahaan juga dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK juga membatasi ruang gerak manajemen dengan melarang perubahan susunan direksi, dewan komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pemegang saham yang telah tercatat dalam data pengawasan, kecuali untuk kepentingan perbaikan kinerja, penguatan permodalan, dan penyelesaian permasalahan perusahaan.

Tetap Operasional

Meski dikenai pembatasan, OJK mewajibkan DSI tetap menjalankan operasional secara normal, melayani serta menyelesaikan setiap pengaduan dari lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor layanan. Perusahaan juga diwajibkan menyediakan saluran pengaduan aktif, mulai dari telepon, WhatsApp, email, hingga media sosial.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan OJK telah meningkatkan status pengawasan terhadap DSI menjadi pengawasan khusus serta melakukan pemeriksaan mendalam terkait transaksi keuangan perusahaan. OJK juga telah menerbitkan instruksi tertulis kepada direksi, komisaris, DPS, dan pemegang saham PT DSI pada 10 Desember 2025.

Baca juga: Kemendagri Perketat Pengawasan Pinjol

Instruksi tersebut mewajibkan manajemen dan pemegang saham menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur untuk penyelesaian serta pengembalian dana para lender dalam jangka waktu yang ditentukan. Terbaru, OJK kembali memfasilitasi pertemuan antara manajemen DSI dan Paguyuban Lender DSI yang digelar di Kantor Pusat OJK, Jakarta, Selasa (30/12/2025), guna membahas perkembangan proses pengembalian dana.

“Sebagai otoritas, kami harus hadir baik dalam pelindungan konsumen maupun pengawasan sektor jasa keuangan. Untuk kasus dana lender DSI, kami telah melakukan berbagai langkah sesuai kewenangan kami,” ujar Rizal Ramadhani. (tb)