Ekonom: Sektor Kehutanan Perlu Reformasi Agar Kembali Jadi Motor Ekonomi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Sektor kehutanan yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi nasional kini dinilai tengah menghadapi masa suram. Para ekonom dan pakar kehutanan menegaskan, tanpa reformasi regulasi dan dorongan investasi, industri ini akan semakin terpuruk dan kehilangan perannya sebagai pengungkit ekonomi.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyebut sektor kehutanan kini sudah masuk kategori sunset industry. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merosot tajam dari 0,7 persen menjadi hanya 0,36 persen.

“Kontribusi investasi domestik hanya sekitar 1 persen, sedangkan investasi asing bahkan cuma 0,02 persen. Padahal kalau dikelola optimal, sektor kayu bisa jadi pengungkit ekonomi,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Ketelusuran Industri Kayu Indonesia: Tantangan dan Solusi, Selasa (16/9).

Menurut Huda, meski produksi kayu masih tumbuh, industri pengolahan justru melemah. Sektor gergajian hingga kayu lapis mengalami penurunan, sementara ekspor kayu Indonesia dalam empat tahun terakhir terus melemah, meski sempat melonjak pada dekade sebelumnya.

Pakar kehutanan IPB, Prof. Sudarsono Sudomo, menilai regulasi yang berlaku justru membebani pelaku usaha. Ia mencontohkan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang tidak memberi manfaat nyata bagi petani maupun pengusaha kecil.

“Setiap aturan pasti ada cost. Kalau manfaat lebih besar, itu wajar. Tapi kenyataannya, aturan seringkali lebih mahal daripada manfaatnya. Banyak petani bahkan tidak tahu sertifikat SVLK-nya di mana,” ungkapnya.

Menurun Drastis

Data menunjukkan, sejak 1990 hingga 2023, jumlah perusahaan kehutanan menurun drastis. Dari sekitar 600 unit usaha di hutan alam, kini hanya sekitar 250 yang masih aktif. Menurut Sudarsono, tren ini menandakan bahwa industri kehutanan kehilangan daya tarik dan kalah bersaing dengan sektor lain seperti perkebunan dan perikanan.

Pengamat kehutanan Petrus Gunarso menambahkan, hambatan terbesar investasi di sektor kehutanan adalah regulasi yang rumit dan minimnya jaminan keamanan. “Saat ini dari 34 juta hektare hutan produksi, sebagian besar sudah habis, hanya lahannya yang tersisa. Kementerian Kehutanan lebih fokus memanen kayu ketimbang menanam hutan produksi,” jelasnya.

Sebagai solusi, Petrus mendorong pengembangan hutan desa melalui pemberdayaan masyarakat setempat. Menurutnya, kerja sama lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Desa, perlu diperkuat untuk mendukung program social forestry.

“Kalau mau ada investasi, harus ada penanaman. Dalam 20 tahun, industri kehutanan bisa bangkit kembali kalau kita konsisten menanam,” tegasnya. (ct)