Kemendes PDT Bersih-bersih Data Bansos, Tutup Celah Titipan Politik di Desa

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan komitmen untuk menutup ruang politisasi dalam pendataan penerima bantuan sosial di tingkat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyiapkan langkah sistematis guna memastikan data penerima bansos bebas dari kepentingan politik, khususnya pasca-pemilihan kepala desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data penerima manfaat secara masif dan terintegrasi di seluruh desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 75.266 desa. Hal itu disampaikan Yandri usai rapat terbatas bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin, (9/2/2026).

Menurut Yandri, proses pemutakhiran data dilakukan melalui satu alur kerja yang melibatkan kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, pendamping desa, serta dimatangkan melalui mekanisme musyawarah desa. Dengan skema tersebut, data yang dihasilkan diharapkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data penerima manfaat yang telah disahkan melalui musyawarah desa selanjutnya akan menjadi rujukan bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan sebagai bagian dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan penyaluran seluruh bantuan sosial pemerintah.

“Kemendes PDT akan menerbitkan keputusan menteri tentang operator data desa beserta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penginputan, validasi, serta pengesahan data di tingkat desa,” tegas Yandri.

Persoalan Data

Ia mengakui, selama ini masih ditemukan persoalan pendataan di desa akibat residu pemilihan kepala desa (Pilkades). Kondisi tersebut kerap menyebabkan warga yang berhak justru tidak terdata, sementara pihak yang tidak memenuhi syarat masuk sebagai penerima bantuan.

Untuk mencegah hal tersebut, pemerintah memastikan adanya keterbukaan data dengan mempublikasikan daftar penerima bantuan di kantor desa hingga tingkat RT dan RW. Masyarakat juga didorong untuk aktif memberikan koreksi apabila menemukan ketidaktepatan data.

Selain itu, Kemendes PDT bersama Kementerian Sosial membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) desa sebagai kanal pelaporan bagi warga yang belum terdata atau menemukan ketidaksesuaian data di lingkungannya.

“Pelaksanaan Puskesos ini akan segera diuji coba di sejumlah kabupaten di Provinsi Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur,” ujarnya.

Yandri berharap pemerintah daerah turut merespons positif inisiatif ini. Menurut dia, akurasi data merupakan kunci ketepatan kebijakan, sehingga kolaborasi Kemendes PDT dan Kemensos diharapkan mampu menghadirkan sistem pendataan satu pintu yang adil, transparan, dan bebas dari kepentingan politik.

“Intinya kita ingin memastikan gerakan kepedulian masyarakat ini satu arah dan satu frekuensi. Jangan sampai kita membuat aturan, tapi tidak disambut baik oleh pemerintahan desa sehingga tidak efektif dan efisien,” kata Yandri. (tb)