Nasional

Digitalisasi Perlinsos Pangkas Proses Bansos dari Tujuh Menjadi Tiga Tahap

Tim Redaksi, Admin
Kamis, 4 Desember 2025 18:51 WIB
Digitalisasi Perlinsos Pangkas Proses Bansos dari Tujuh Menjadi Tiga Tahap
NEWSREAL.ID - PLOTING BANSOS: Menteri PANRB Rini Widyantini memberikan paparan dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (4/12). (Foto: Kemen PANRB)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar memindahkan prosedur manual ke sistem elektronik, melainkan melakukan transformasi menyeluruh yang berbasis data terintegrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus menjadi rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Rini dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (4/12), yang dipimpin oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KP-TDP) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Pemerintah Akan Tambah Anggaran Bansos

Rini menegaskan, proses bisnis penyaluran bansos kini disederhanakan dari tujuh tahap menjadi tiga tahap melalui proyek percontohan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

“Langkah ini memastikan setiap rupiah bantuan sosial sampai kepada penerima yang berhak, tanpa celah, hambatan, maupun tumpang tindih kebijakan,” ujar Rini.

Menurutnya, hasil pilot project menunjukkan penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat, sementara verifikasi kelayakan dapat dilakukan lebih akurat melalui pemanfaatan data lintas sektor. Ia menambahkan bahwa DTSEN harus terus diperkuat melalui integrasi dengan data administratif lain agar selalu bersih, tepat, dan mutakhir.

Berbasis Data

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa seluruh program perlindungan sosial harus berbasis data dan tepat sasaran. Ia juga mendorong evaluasi serta kemungkinan perubahan skema subsidi demi meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dengan dukungan teknologi, Presiden meyakini penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjangkau keluarga penerima manfaat secara tepat.

“Arahan ini menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan,” kata Rini.

Baca juga: Mensos: Evaluasi Bansos Setiap Lima Tahun

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa proyek percontohan digitalisasi perlinsos akan diperluas ke 32 kabupaten dan kota yang telah diseleksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menyebut program ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp100-150 triliun per tahun.

Dalam paparan Kementerian Dalam Negeri, daerah yang diusulkan sebagai lokasi pilot project terdiri atas 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, dan 5 daerah di Indonesia timur. (ct)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Leave a comment