Nasional

DPR Minta Polri Evaluasi Sistem Pendidikan Kepolisian

Tim Redaksi, Admin
Senin, 26 Mei 2025 23:21 WIB
DPR Minta Polri Evaluasi Sistem Pendidikan Kepolisian
NEWSREAL.ID - RAPAT BERSAMA: Komisi III DPR RI menggelar rapat bersama Lemdiklat Polri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5). (Foto: Antara)

JAKARTA– Komisi III DPR RI meminta Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diterapkan guna membentuk sumber daya manusia (SDM) kepolisian yang bermoral, unggul, dan adaptif.

Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati dalam rapat bersama Lemdiklat Polri di kompleks parlemen, Senin (26/5). Sari menilai, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kurikulum hingga kualitas tenaga pendidik dan pengasuh. “Langkah ini penting untuk membentuk Polri yang mampu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat secara profesional,” ujar Sari.

Komisi III juga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan bagi Polri, sebagai bagian dari upaya mencetak personel yang sejalan dengan visi Polri Presisi yakni prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

Senada dengan itu, anggota Komisi III DPR RI Abdullah menekankan bahwa Lemdiklat adalah pusat pembentukan nilai-nilai dasar bagi anggota Polri, mulai dari intelektualitas hingga moralitas dan etika.

Oknum Polisi

Namun, dirinya menyayangkan masih adanya sejumlah kasus yang melibatkan oknum polisi, seperti salah tangkap dan dugaan penganiayaan terhadap tersangka yang belakangan dinyatakan tidak bersalah.

“Ini menjadi pertanyaan besar, mengapa hal seperti ini masih terjadi. Padahal teknik penyidikan dan penyelidikan sudah diajarkan di sekolah kepolisian,” ujarnya. Abdullah menilai, praktik pemaksaan dalam pemeriksaan demi mendapatkan pengakuan masih sering terjadi.

Pihaknya berharap peristiwa semacam itu tidak terulang, terutama dengan adanya penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan memperkecil ruang bagi penyalahgunaan wewenang. “Kami siap mendukung, termasuk jika ada usulan anggaran khusus untuk penguatan pendidikan etika dan moralitas dalam institusi Polri,” imbuhnya.  (tb)

Berita Terbaru

Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner

JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...

Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya

JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...

Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN

Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...

Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas

JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...

Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati

JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...

Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi

JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...

Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung

JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...

Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi

BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...

Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi

JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...

Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional

JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....

Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara

JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...

Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan

JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...

Leave a comment