
JAKARTA– Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menekankan pentingnya peran institusi penegak hukum dalam mendukung agenda Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi berbagai tantangan multidimensi di Indonesia.
Menurutnya, penegakan hukum yang adil, konsisten, dan tanpa tebang pilih adalah prasyarat utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan.
“Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan serius. Mulai dari korupsi, pengangguran, hingga daya beli masyarakat yang menurun. Presiden sudah menunjukkan komitmennya, tapi tanpa penegak hukum yang kredibel, upaya tersebut akan sia-sia,” ujar Bamsoet di Jakarta, Selasa (27/5).
Ia mengkritik praktik diskriminatif dalam penanganan kasus hukum, terutama lambannya penindakan terhadap kasus besar seperti korupsi infrastruktur dan perpajakan. Sebaliknya, kasus kecil justru diproses lebih cepat, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.
Aksi Premanisme
Politikus Partai Golkar ini juga menyoroti maraknya aksi premanisme yang menghambat iklim usaha. Ia menyebut premanisme sebagai “musuh investasi” dan menekankan perlunya penindakan tegas oleh aparat, sekaligus pendekatan dialog untuk mengatasi akar masalah seperti ketimpangan ekonomi.
Lelaki yang akrab disapa Bamsoet ini menambahkan, lemahnya respons aparat terhadap potensi konflik bisa memperburuk situasi sosial, seperti unjuk rasa buruh atau konflik agraria. Karena itu, ia mendorong sinergi lebih kuat antara Polri, kejaksaan, KPK, dan pemerintah daerah untuk mendeteksi dan menyelesaikan konflik sejak dini.
Dalam konteks tekanan global seperti resesi dan ketegangan geopolitik, Bamsoet meyakini bahwa penegakan hukum yang adil akan menjadi fondasi penting bagi stabilitas nasional. Transparansi dalam penanganan kasus hukum diyakini dapat mengembalikan kepercayaan publik, menarik investasi, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Penegak hukum harus menjadi ujung tombak reformasi. Tahun 2025 harus menjadi momentum perbaikan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera,” pungkas wakil rakyat dari Dapil Jateng VII (Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga) ini. (tb)
DPR Nilai Pekerja Kreatif Belum Terlindungi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai kondisi pekerja kreatif di Indonesia masih berada dalam posisi rentan dan belum mendapatkan perlindungan yang...
Muh Haris Tekankan Pentingnya Jamu Aman dan Bermutu
NEWSREAL.ID, TUNTANG- Ratusan warga Tuntang diajak mengenali dan memanfaatkan kekayaan lokal melalui edukasi pembuatan serta penggunaan jamu yang aman dan bermutu. Kegiatan yang digelar Direktorat...
Atalia Kritik Gubernur Jabar, Aturan 1 Kelas 50 Siswa Tak Manusiawi
NEWSREAL.ID, CIMAHI- Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengizinkan pengisian hingga 50 siswa per kelas...
Dorong Generasi Emas 2045, Muh Haris Soroti Pentingnya Tata Kelola Program Gizi Nasional
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemberian makanan bergizi gratis bukan sekadar program sosial, melainkan investasi strategis untuk menyiapkan generasi unggul Indonesia 2045. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IX...
Said Abdullah Dorong Pemerintah Cari Pasar Baru Hadapi Tarif Trump
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah segera merespons kebijakan tarif impor 32 persen dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump,...
Muh Haris Desak Pemerintah Bertindak Cepat dan Terukur Atasi Stunting
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan lintas sektor dalam upaya menekan angka stunting nasional...
Muh Haris Apresiasi Penyaluran BSU, Tegaskan Perlindungan Pekerja
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut positif kebijakan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad...
Mohammad Saleh Harap DPRD Kabupaten Dorong Optimalisasi Belanja Daerah
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Penasehat Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Pusat, Mohammad Saleh, mengajak seluruh DPRD kabupaten di Indonesia untuk memainkan peran lebih aktif dalam mendorong...
Legislator Nasdem Kecam Fadli Zon: Luka Sejarah Tak Bisa Dihapus!
NEWSREAL, JAKARTA– Pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal keberadaan kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998 memicu gelombang kemarahan. Salah satunya dari anggota DPRD...
Fraksi PKS Dukung Pencabutan IUP Raja Ampat
NEWSREAL, JAKARTA- Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Haris menyampaikan apresiasi positif terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut...
Idul Adha, Momentum Menumbuhkan Kepekaan Sosial dan Solidaritas Masyarakat
NEWSREAL, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menekankan bahwa Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekadar perayaan keagamaan, melainkan juga momen penting...
Revisi UU Haji Jamin Perlindungan Hak Jamaah
JAKARTA- Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abdul Fikri Faqih menyampaikan, revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU Haji) penting untuk segera...

